Sementara itu, di sektor hilirisasi, pemerintah melalui Danantara mencatat 26 proyek strategis senilai Rp225 triliun dengan proyeksi penyerapan 37.833 tenaga kerja. Pemerintah juga melaporkan penguasaan kembali 6,22 juta hektare kawasan hutan hingga 6 Oktober 2026 melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.
Sugiat menilai penguatan industri nasional dan penataan aset negara harus menghasilkan manfaat ekonomi yang terukur. Sebab, keberhasilan kebijakan tersebut perlu dilihat dari realisasi investasi, penyerapan tenaga kerja, peningkatan penerimaan negara, dan manfaat bagi daerah penghasil.
"Pengelolaan sumber daya alam dan aset negara harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hilirisasi juga harus memberikan nilai tambah di dalam negeri, membuka lapangan kerja, serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan," katanya.
Sugiat mengatakan Gerindra mengapresiasi capaian pemerintahan Prabowo-Gibran sekaligus mendorong perbaikan berkelanjutan terhadap program yang belum optimal.
Pemerataan kesejahteraan, efektivitas anggaran, dan dampak kebijakan terhadap kehidupan masyarakat harus menjadi tolok ukur utama keberhasilan pemerintahan.
"Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bukan hanya soal angka pertumbuhan atau banyaknya program yang berjalan, melainkan sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya. Karena itu, pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat harus terus menjadi prioritas," tegas Sugiat.
