NADIKABAR.COM — Proses politik Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR terkait pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dipastikan berhenti usai yang bersangkutan resmi menyampaikan surat pengunduran diri ke MPR, Kamis (12/11).
Hal itu disampaikan anggota DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin yang sekaligus pengusul hak menyampaikan pendapat tersebut. Menurut dia, proses HMP kini tak lagi memiliki objek hukum usai Gibran mundur.
"Kalau HMP jelas tidak lanjutlah. Itu pasti sudah tidak lanjut, karena apa? Sudah tidak relevan. Objeknya apalagi yang mau diselesaikan?" ujar Khozin di kompleks parlemen.
Kini, ujar Khozin, MPR memiliki waktu 60 hari untuk menggelar Paripurna pemilihan wakil presiden baru pengganti Gibran. Selama batas waktu tersebut, Presiden dalam waktu 14 hari harus menyerahkan dua nama calon ke MPR.
Dalam paripurna, semua anggota DPR dan DPD akan memilih satu dari dua nama yang diusulkan Presiden.
"Kemudian MPR diberikan waktu maksimum 60 hari untuk memilih satu dari dua nama yang di kirim oleh presiden," katanya.
