Ketentuan soal mekanisme pengunduran diri presiden atau wakil presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD / UU MD3.
Setelah Presiden menyerahkan dua nama calon wakil presiden, MPR membentuk panitia khusus untuk memeriksa berkas syarat pencalonan. MPR memiliki batas waktu maksimal 60 hari untuk menggelar sidang Istimewa dan menggelar pemilihan cawapres.
"Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paripurna dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari untuk memilih Wakil Presiden," demikian bunyi Pasal 46 ayat 1 UU MD3.
Selanjutnya, seluruh anggota MPR (yang terdiri dari anggota DPR dan DPD) melakukan pemungutan suara untuk memilih satu dari dua kandidat. Calon Wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih melalui Ketetapan MPR.
"MPR melantik Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) atau ayat (7) dalam sidang paripurna MPR dengan bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna MPR," bunyi Pasal 47 ayat 1.
