"Pak Seswapres (Plt. Sekretaris Wapres), tolong minta daftar nama nelayan yang belum dapat surat rekomendasi, kita teruskan ke BPH Migas dan KKP agar kepengurusan bisa segera diselesaikan. Untuk pengerukan dan pembangunan talud kita koordinasikan ke Kementerian PU," imbau putra sulung Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) itu.

Selain memastikan tindak lanjut melalui koordinasi antarlembaga, Gibran juga membuka ruang komunikasi agar aspirasi nelayan dapat terus dipantau setelah kunjungan berlangsung. Ia meminta perwakilan nelayan mencatat nomor kontak pejabat pendamping untuk mengetahui perkembangan penanganan berbagai persoalan yang disampaikan.

Dalam dialog tersebut, aspirasi mengenai ketersediaan solar juga disampaikan langsung oleh nelayan. Agustin mengapresiasi kebijakan penyediaan solar khusus bagi kapal nelayan berukuran GT 31-200 yang dinilainya membantu kelancaran aktivitas melaut.

"Saya pertama-tama, saya sangat mengucapkan terima kasih atas kebijakan dari Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden terealisasi solar khusus nelayan untuk GT31-200. Ini belum pernah terjadi, ini betul-betul sungguh luar biasa. Jadi buat kapal yang GT31-200 sampai sekarang bisa melaut dengan lancar," kata Agustin.

Sementara itu, nelayan lainnya, Temu, menyampaikan bahwa keterbatasan solar bersubsidi masih menjadi kendala bagi kapal berukuran 30 GT ke bawah. Ia berharap persoalan tersebut dapat segera ditangani agar nelayan dapat menjalankan aktivitas melaut dengan lebih lancar.

"Cilacap selalu kekurangan BBM subsidi solar untuk kapal 30 GT ke bawah, Pak. Saya mohon barangkali nanti Bapak Wakil Presiden, ini yang sangat ditunggu-tunggu sekali oleh rakyat yang ada di Kabupaten Cilacap, supaya ini bisa terealisasi dan memberikan keamanan, kenyamanan untuk nelayan dan para nelayan bisa melaut dengan baik," papar Temu.

Menanggapi aspirasi tersebut, Gibran menegaskan bahwa kendala yang dihadapi nelayan perlu ditelusuri agar langkah penyelesaiannya dapat segera ditentukan. Ia memastikan kehadirannya di Cilacap menjadi kesempatan untuk mendengar langsung persoalan masyarakat sekaligus mendorong penyelesaian atas kendala yang mereka hadapi.