NADIKABAR.COM — Badan Advokasi Hukum dan HAM DPP Partai Golkar menyomasi Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra buntut tuduhan Ketua Umum (Ketum) Bahlil Lahadila terlibat dalam kasus penyadapan ilegal kepada Presiden Prabowo Subianto.
Koordinator Tim Hukum DPP Partai Golkar, Muhamad Sattu Pali menyebut somasi itu dilakukan lantaran keduanya menyebarkan tuduhan palsu tersebut ke media sosial.
"Hari ini kami menyampaikan somasi terbuka kepada Saudara Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra, berikut seluruh pihak-pihak yang telah menyebarluaskan konten-konten yang menurut kami itu belum tentu benar," ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (10/11).
Sattu menjelaskan pemberian somasi terbuka itu juga atas izin dan kuasa yang diberikan langsung oleh Bahlil kepada tim hukum Partai Golkar.
Juru Bicara Tim Hukum Partai Golkar, Derek Loupatty menjelaskan Surat Somasi itu tertuang dalam Nomor 01/Somasi/DPP-Bakumham/11/2026 tertanggal 9 November 2026.
Dalam somasinya, Golkar menyoroti pernyataan yang menyebut salah satu Ketua Umum partai besar terlibat kasus penyadapan Presiden hingga ikut rapat dengan para jenderal yang ditetapkan sebagai tersangka.
