"Narasi-narasi tersebut sengaja diarahkan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bapak Bahlil Lahadalia," jelasnya.
Derek menegaskan seluruh narasi yang disampaikan Said Didu dan Sri Radjasa tidak berdasar fakta ataupun bukti pendukung. Selain mencemarkan nama baik Bahlil dan meresahkan kader Golkar, isu itu dinilai dapat memicu ketidakstabilan politik nasional.
"Pernyataan Saudara Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra tersebut sangat berbahaya karena menyangkut isu yang sangat sensitif, yang berdampak pada instabilitas politik nasional dan efektivitas kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto," tuturnya.
Menurut Tim Hukum Golkar, tindakan tersebut berpotensi melanggar sejumlah ketentuan perundang-undangan, di antaranya Pasal 27A jo Pasal 45 serta Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A UU ITE, hingga delik pencemaran nama baik dan fitnah dalam KUHP.
"Dengan ini kami menyampaikan Somasi Terbuka kepada Saudara Muhammad Said Didu dan Sri Rajasa Chandra, termasuk dan tidak terbatas kepada pihak-pihak lainnya yang telah menyebarluaskan informasi dan konten sebagaimana yang telah kami uraikan di atas," jelasnya.
Derek menambahkan pihaknya memberikan tenggat waktu 3x24 jam kepada Said Didu dan Sri Radjasa untuk meminta maaf secara terbuka serta mencabut pernyataan dan menurunkan konten video terkait di media sosial.
