NADIKABAR.COM — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Menteri Keuangan Suahasil Nazara bertemu di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (27/10).
"Menteri Keuangan, Pak Suahasil, berkunjung ke Balai Kota Jakarta. Selain berkeliling melihat Balai Kota, kami berdiskusi sejumlah rencana pembangunan Jakarta ke depan," tulis Pramono dalam unggahan di akun Instagram resmi @pramonoanungw, Selasa (27/10).
Pembangunan yang dimaksud dalam hal ini adalah pembangunan dan perbaikan infrastruktur di Jakarta. Pramono menyebut pembangunan akan mendapatkan dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
"Salah satunya, dukungan APBN melalui Kementerian Keuangan untuk pembangunan transportasi publik, hunian, hingga renovasi gedung-gedung sekolah di Jakarta," jelasnya.
Selain itu, Pramono juga menyinggung terkait program bantuan pendidikan yang akan dimulai di Jakarta pada tahun depan, yakni LPDP Jakarta. Pembahasan tersebut muncul karena LPDP tingkat nasional telah dilaksanakan di bawah tanggung jawab Menteri Keuangan sejak awal kemunculannya di 2011.
"Kemenkeu juga mendukung keberlanjutan kolaborasi Pemerintah Jakarta dengan LPDP untuk menghadirkan LPDP Jakarta, program beasiswa yang membuka kesempatan bagi mahasiswa asal Jakarta melanjutkan pendidikan S2 dan S3 ke luar negeri," terang Pramono.
Terakhir, Gubernur DKI Jakarta juga berterima kasih atas dukungan dan kerja sama pemerintah pusat. Ia pun berharap kolaborasi antara keduanya dapat membawa manfaat bagi warga Jakarta.
Pertemuan ini sempat direncanakan untuk berlangsung pada Senin (26/10) lalu, seperti diungkap Pram saat itu ketika menghadiri agenda di Jakarta Barat. Ia juga menyatakan bahwa pertemuan akan membahas terkait penerbitan obligasi Jakarta.
"Sedangkan obligasi, hari ini memang ada rencana saya untuk bertemu dengan Menteri Keuangan," ungkap Pramono di Jakarta Barat, Senin (26/10).
Sementara itu, belum dijelaskan hasil pembahasan terkait obligasi ini dalam unggahan terbaru Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung maupun Menteri Keuangan Suahasil. Namun, penerbitan obligasi daerah ini memang sudah menjadi diskusi panjang antara pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Keuangan.
Sebelumnya, eks Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat mempersilakan Jakarta untuk menerbitkan obligasi. Namun, di saat yang sama Purbaya juga mempertanyakan urgensi penerbitan tersebut.
"Ya enggak apa-apa. Kalau mau terbitin, terbitin saja kan itu Pemda punya ini sendiri. Kalau memang merasa perlu, ya enggak apa-apa. Itu kan otonomi sendiri," ujar Purbaya, Senin (7/9).
"Cuman kalau saya pikir... Ya pandangan saya saja. Kalau uangnya kebanyakan, buat apa ngutang?" lanjutnya.
Pembahasan obligasi pun tampaknya masih berlanjut di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan baru, Suahasil Nazara, yang dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Senin (14/9) lalu.
