NADIKABAR.COM — Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud menemui massa aksi mahasiswa serta berkomitmen membawa seluruh poin aspirasi masyarakat daerah menuju tingkat pemerintah pusat.

“Kami akan mendatangi langsung pemerintah pusat di Jakarta untuk menyampaikan seluruh aspirasi dan tuntutan masyarakat Kalimantan Timur,” kata Rudy Mas'ud di hadapan sekira seribu demonstran di Samarinda, Rabu.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan kepala daerah saat menerima langsung aksi penyampaian aspirasi mahasiswa di depan halaman Kantor Gubernur Kalimantan Timur.

Dalam dialog terbuka bersama para demonstran, pemerintah daerah memaparkan kesiapsiagaan penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terus dilakukan.

“Sebanyak 12.000 personel gabungan dari BPBD, TNI, Polri, hingga Agni Manggala terus dikerahkan melakukan pemadaman karhutla di sepuluh kabupaten,” ujar Rudy.

Selain isu kelestarian lingkungan hidup, orang nomor satu di Kaltim tersebut merespons langsung keluhan massa mahasiswa mengenai antrean panjang bahan bakar minyak.

Kapasitas penyaluran SPBU di kawasan pusat kota yang rata-rata hanya 30 ton per hari dinilai tidak mencukupi akibat lonjakan permintaan warga.

“Kami akan mendiskusikan masalah kuota dan jam operasional distribusi BBM bersama Menteri ESDM serta Direktur Utama Pertamina,” tutur Rudy.

Terkait gangguan pasokan kelistrikan PLN, Pemprov Kaltim menyoroti kendala suplai gas di PLTU Senipah dan perbaikan jaringan Teluk Balikpapan.

Pemerintah daerah mengkritisi klaim rasio elektrifikasi daerah yang disebutkan telah mencapai 98 persen namun dalam kenyataannya masih kerap terjadi pemadaman.

“Saya akan bertemu Direktur Utama PLN untuk mengevaluasi keandalan listrik agar masyarakat tidak terus mengalami pemadaman bergilir,” ucap Rudy.

Isu lain yang dibahas bersama elemen mahasiswa yakni mengenai penurunan persentase kepemilikan saham daerah di PT Cahaya Fajar Kaltim.

Kepemilikan saham milik pemerintah daerah di perusahaan pembangkit listrik tersebut tercatat merosot tajam dari 79 persen menjadi tinggal 17,6 persen.

“Mari bersama-sama kita kawal pengambilalihan kembali saham CFK agar sepenuhnya menjadi milik pemerintah daerah Kalimantan Timur,” kata Rudy.

Aliansi Rakyat Kalimantan Timur menggelar aksi bertajuk Gerakan Rakyat Menggugat untuk menyuarakan evaluasi terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dalam pernyataan sikapnya, massa juga menuntut penetapan status kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional.

Selain itu, mereka mendesak aparat berwenang menindak tegas korporasi yang terbukti membakar lahan dan perusahaan tambang yang abai terhadap kewajiban reklamasi pascatambang.

Tidak hanya persoalan lingkungan hidup, aksi ini turut menyoroti krisis kebutuhan dasar dan evaluasi program pemerintah.

Massa menuntut penyelesaian kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) serta penghentian pemadaman listrik bergilir yang merugikan masyarakat setempat.