NADIKABAR.COM — Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, TB. Ace Hasan Syadzily, menyarankan agar ketahanan nasional menjadi salah satu prioritas strategis dalam menghadapi perubahan tatanan global. Menurutnya, dunia yang tidak lagi didominasi satu kekuatan membutuhkan pendekatan keamanan yang lebih seimbang dan mengedepankan kerja sama antarnegara.

Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri International Collective Security Forum (ICSF) di Moskow, Rusia, pada 10-11 November 2026. Dalam forum yang dihadiri delegasi negara anggota Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO) tersebut, ia menyampaikan pidato bertema Beyond Unipolarity: Shaping a New Global Order through Strategic Balance and Collective Security.

"Kita harus menempatkan ketahanan nasional di pusat perencanaan strategis," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11).

Ia menjelaskan ketahanan nasional perlu dibangun melalui integrasi pertahanan, diplomasi, kemampuan ekonomi dan teknologi, kohesi sosial, serta kepemimpinan strategis. Upaya tersebut diperlukan untuk mengantisipasi risiko, menjaga kepentingan nasional, sekaligus berkontribusi terhadap perdamaian dunia.

Di samping ketahanan nasional, Ace Hasan mengusulkan dua prioritas strategis lainnya. Keduanya adalah mengalihkan persaingan memperebutkan dominasi menjadi keseimbangan tanggung jawab serta memperkuat lembaga multilateral agar lebih representatif dan efektif.

Dirinya menilai ketahanan suatu negara memiliki keterkaitan erat dengan stabilitas kawasan dan dunia. Karena itu, penguatan kapasitas nasional perlu berjalan beriringan dengan upaya membangun keamanan kolektif.

"Bagi Indonesia, ketahanan tidak dapat dipisahkan. Bangsa yang kuat membangun kawasan yang kuat, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap stabilitas global," jelas dia.

Dalam pidatonya, Ace Hasan juga menekankan pentingnya menjaga pangan agar tidak digunakan sebagai instrumen konflik. Ia mendorong penyelesaian perselisihan melalui dialog, deeskalasi, serta penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982 dan prinsip kebebasan navigasi.

Menurutnya, kemandirian strategis juga perlu berjalan seiring dengan kerja sama global. Indonesia, kata dia, memperkuat ketahanan energi melalui program B50 dan inisiatif tenaga surya berkapasitas 100 GW, sekaligus mendorong transisi energi yang berkeadilan dan membangun rantai pasok yang tangguh.

Ace Hasan turut menyoroti pentingnya peningkatan peran negara berkembang dalam penguasaan teknologi. Negara-negara tersebut dinilai perlu beralih dari sekadar konsumen menjadi produsen, inovator, dan pencipta teknologi.

Dia menjelaskan pandangannya berangkat dari perubahan peta kekuatan global yang melampaui era unipolaritas atau dominasi satu kekuatan dunia. Perubahan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan terbentuknya tatanan internasional yang lebih berimbang atau justru meningkatnya persaingan antarkekuatan global.

Menurutnya, persoalan utama bukan hanya mengenai negara mana yang akan menjadi kekuatan baru, melainkan juga bentuk tatanan internasional yang akan dibangun untuk generasi mendatang. Persaingan geopolitik, disrupsi teknologi, dan fragmentasi ekonomi perlu dikelola agar tidak mengganggu perdamaian, pembangunan, dan keamanan manusia.

Ia kemudian menguraikan tiga perubahan utama dalam peta kekuatan global. Pertama, kekuatan dunia semakin tersebar sehingga negara-negara menengah memiliki peluang lebih besar untuk memengaruhi dinamika global melalui kemitraan strategis dan kerja sama praktis.

Kedua, ketergantungan antarnegara menjadi sumber peluang sekaligus kerentanan. Gangguan terhadap sektor energi, pangan, teknologi, dan rantai pasok dapat berkembang menjadi ancaman keamanan.

"Ketiga, cakupan keamanan semakin luas. Ancaman siber, kecerdasan artifisial, manipulasi informasi, bencana iklim, pandemi, dan gangguan terhadap infrastruktur kritis tengah membentuk ulang keamanan melampaui respons militer tradisional," jelas Ace Hasan.

Perubahan tersebut, menurutnya, menghadirkan tantangan bagi penerapan keamanan kolektif. Negara perlu menjaga kedaulatan dan keamanan masing-masing tanpa merugikan negara lain, sekaligus memastikan upaya penangkalan tidak memicu perlombaan senjata.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Ace Hasan mengajukan tiga prinsip. Prinsip itu meliputi keamanan yang berlandaskan penghormatan terhadap kedaulatan dan hukum internasional, penangkalan yang disertai diplomasi, serta pengembangan keamanan kolektif untuk menghadapi ancaman nontradisional.

Ia menambahkan, keberhasilan keamanan kolektif tidak hanya diukur dari kemampuan negara merespons ancaman. Kemampuan mencegah konflik, menjaga martabat manusia, dan mendukung kemakmuran bersama juga menjadi bagian penting.

Ace Hasan mengatakan Indonesia tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif dengan tidak berpihak pada blok kekuatan mana pun. Indonesia juga berupaya membangun hubungan konstruktif dengan seluruh negara melalui sentralitas ASEAN dan kemitraan internasional yang lebih luas.

"Kami meyakini bahwa dunia multipolar seharusnya menciptakan peluang kerja sama yang lebih besar, bukan memperdalam perpecahan," katanya.

Menutup pidatonya, Ace Hasan menegaskan kekuatan global seharusnya tidak hanya dinilai berdasarkan dominasi, tetapi juga kontribusinya terhadap terciptanya dunia yang aman, damai, dan sejahtera.

"Marilah kita bersama-sama membentuk tatanan internasional yang lebih berimbang, inklusif, dan tangguh," pesan dia.

Sebagai informasi, dalam forum tersebut Ace Hasan didampingi Sekretaris Utama Lemhannas Gatot Tri Suryanta, Tenaga Profesional Bidang Sumber Kekayaan Alam Lemhannas Dadan Umar Daihani, serta Kepala Biro Kerja Sama dan Hukum Settama Lemhannas Suliono.

Forum tersebut juga dihadiri pejabat tinggi pemerintah dari negara-negara anggota CSTO dan negara sahabat lainnya. Sejumlah perwakilan organisasi internasional, diplomat, akademisi, serta pakar turut mengikuti kegiatan tersebut.