Nasional
HALAMAN 3 DARI 3
Gubernur Papua Barat temui Wamendagri bahas kepastian DBH Otsus 2027
Gubernur Papua Barat Dominggus bersama sejumlah bupati menemui Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) I Ribka Haluk guna membahas kepastian alokasi dana bagi hasil
Redaksi NadiKabar
✓
Redaksi NadiKabar
•
Dipublikasikan: Rabu, 18 November 2026 pukul 16:17 WIB
• ⏱ 2 menit baca
Sebelumnya, Anggota DPD RI dapil Papua Barat Filep Wamafma penetapan status Otsus Papua merupakan kebijakan afirmatif dari negara untuk mendukung percepatan pembangunan, mengatasi kemiskinan dan kesenjangan yang harus didukung dengan politik anggaran.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 juga memberikan kerangka hukum secara khusus terkait penerimaan daerah yang berasal dari sumber daya alam.
"Kalau benar pagu DBH Migas Otus maupun Dana Otsus dipangkas karena efisiensi, maka negara melanggar komitmen," ujar Filep.
Pedoman Media Siber: NadiKabar.com berkomitmen mematuhi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers Indonesia. Apabila ada hak jawab atau koreksi, silakan hubungi redaksi melalui kanal kontak kami.