Sebelumnya, Anggota DPD RI dapil Papua Barat Filep Wamafma penetapan status Otsus Papua merupakan kebijakan afirmatif dari negara untuk mendukung percepatan pembangunan, mengatasi kemiskinan dan kesenjangan yang harus didukung dengan politik anggaran.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 juga memberikan kerangka hukum secara khusus terkait penerimaan daerah yang berasal dari sumber daya alam.

"Kalau benar pagu DBH Migas Otus maupun Dana Otsus dipangkas karena efisiensi, maka negara melanggar komitmen," ujar Filep.