NADIKABAR.COM — Gubernur Papua Barat Dominggus bersama sejumlah bupati menemui Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) I Ribka Haluk guna membahas kepastian alokasi dana bagi hasil minyak dan gas bumi otonomi khusus (DBH Migas Otsus) tahun anggaran 2027.

Dominggus dalam keterangan tertulis di Manokwari, Rabu, mengatakan pemerintah daerah ingin mendapat kepastian kebijakan dan dukungan alokasi DBH Migas Otsus untuk menjamin keberlanjutan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut terjadi setelah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menginformasikan rancangan pagu DBH Migas Otsus Papua Barat 2027 mengalami penurunan sekitar 82 persen dibanding alokasi tahun 2026 sebanyak Rp2,666 triliun.

"Kami mau mendapat kepastian soal alokasi DBH Migas Otsus tahun depan, sehingga kami audiensi dengan Kementerian Dalam Negeri," ujarnya.

Gubernur menjelaskan bahwa DBH Migas merupakan hak daerah penghasil atas pengelolaan kekayaan sumber daya alam (SDA) oleh negara, sehingga pengurangan alokasi pagu tahun 2027 perlu dikaji kembali agar tidak berdampak pada percepatan pembangunan.

Bupati yang mendampingi gubernur yaitu, Bupati Manokwari Hermus Indou, Bupati Pegunungan Arfak Dominggus Saiba, Bupati Teluk Wondama Elysa Auri, Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manibuy, Bupati Fakfak Samaun Dahlan, Sekda Kaimana, dan perwakilan Manokwari Selatan.

"Tentu kami sangat berharap pemerintah pusat bisa mempertimbangkan ulang terhadap pagu DBH Migas Otsus 2027," kata Dominggus.

Sebelumnya, Anggota DPD RI dapil Papua Barat Filep Wamafma penetapan status Otsus Papua merupakan kebijakan afirmatif dari negara untuk mendukung percepatan pembangunan, mengatasi kemiskinan dan kesenjangan yang harus didukung dengan politik anggaran.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 juga memberikan kerangka hukum secara khusus terkait penerimaan daerah yang berasal dari sumber daya alam.

"Kalau benar pagu DBH Migas Otus maupun Dana Otsus dipangkas karena efisiensi, maka negara melanggar komitmen," ujar Filep.