NADIKABAR.COM — Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution menargetkan pengesahan peraturan daerah tentang larangan penggunaan rokok elektrik atau vape dilakukan sebelum akhir November 2026.
"Mungkin kami pertama kalinya di Indonesia yang membuat perda larangan vape ini," jelas Bobby di Medan, Sumatera Utara, Rabu.
Gubernur mengatakan Pemerintah Provinsi Sumut bersama DPRD sedang membahas revisi Perda Provinsi Sumut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.
Apabila disahkan maka aturan tersebut akan berlaku bagi seluruh masyarakat yang mencakup larangan penjualan dan peredaran rokok elektrik di Sumatera Utara.
"Jadi, begitu perda ini disahkan, tidak boleh lagi menggunakan dan menjual vape di seluruh wilayah Sumut," kata Bobby.
Ia menjelaskan Pemprov Sumut telah melarang aparatur sipil negara (ASN), non-ASN hingga pegawai BUMD menggunakan rokok elektrik.
Pelarangan itu tertuang dalam Instruksi Gubernur Sumut Nomor:188.54/3/INST/2026 tentang Pelarangan Vape atau Rokok Elektrik di Sumut ditujukan kepada seluruh bupati dan wali kota se-Sumatera Utara pada 3 Juni 2026.
Menurutnya, larangan penggunaan rokok elektrik ini diperluas kepada seluruh masyarakat yang tidak hanya bagi pengguna maupun penjualan, tetapi peredaran vape beserta produk terkait.
"Jadi, vape dan semua yang berkaitan dengan itu dilarang dijual dan beredar," jelas Bobby.
Gubernur juga mengatakan Pemprov Sumut sedang menyiapkan solusi bagi pedagang vape terdampak kebijakan ini, berupa fasilitasi kredit usaha rakyat (KUR) melalui Bank Sumut.
"Para pedagang vape, mereka tidak serta-merta diabaikan atau nasib mereka tidak diperhatikan. Kami memberikan KUR dari Bank Sumut untuk usaha lain," kata Gubernur.
"Sedangkan bunganya nanti sedang dihitung oleh Pemprov Sumut, apakah ditanggung seluruhnya atau sebagian. Hal ini sedang dipersiapkan," tutur Bobby.
Anggota DPRD Sumut Aripay Tambunan mengatakan rancangan perda tersebut merupakan revisi Perda Provinsi Sumut Nomor 1 Tahun 2019.
Dalam revisi itu akan ditambahkan ketentuan mengenai larangan rokok elektrik untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan narkotika saat ini di Sumatera Utara.
"Usulan ini disampaikan Pak Gubernur sebulan lalu dan menjadi prioritas pembahasan. Sebab, kami melihat ini sangat penting. Mudah-mudahan sebelum 30 November 2026, raperda ini segera disahkan," ujar Aripay.
