Dia menjelaskan, sengketa tersebut berkaitan dengan bidang tanah seluas kurang lebih 16 hektare yang secara fisik berada di depan kantor PT Trans Kalla Makassar.
Menurut Hasman, salah satu pertimbangan dalam persidangan adalah gugatan PT GMTD dinilai kabur atau obscuur libel. Hal itu, katanya, berkaitan dengan ketidaksesuaian batas-batas tanah yang dicantumkan dalam gugatan dengan kondisi fisik objek sengketa di lapangan.
Perbedaan tersebut, kata dia, terlihat ketika majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat terhadap lokasi tanah.
"Antara gugatan yang ditujukan PT GMTD dengan fakta di lapangan setelah dilakukan peninjauan setempat itu berbeda, khususnya pada batas sebelah timur," ujarnya.
Selain persoalan batas tanah, Hasman juga mempersoalkan dasar kepemilikan lahan yang digunakan PT GMTD. Dia menyebut pihaknya menemukan perbedaan data persil dalam dokumen kepemilikan kedua belah pihak.
Dia menerangkan PT Hadji Kalla memperoleh tanah tersebut dari Andi Ijo Karaeng To Lalua berdasarkan persil 50. Sementara itu, PT GMTD disebut menggunakan dokumen yang bersumber dari Bunta Karaeng Mandalle dengan persil 40.
Hasman mengklaim pihaknya menghadirkan buku letter C dari kecamatan ke dalam persidangan. Berdasarkan keterangan sekretaris camat yang dihadirkan sebagai saksi, data persil 40 yang digunakan dalam dokumen tersebut tidak ditemukan dalam administrasi pertanahan setempat.