"Data persil 40 itu tidak ada atau tidak terdaftar di kantor kecamatan. Karena itu, kami menduga data yang digunakan tersebut tidak benar. Persoalan ini nantinya masih akan kami tindak lanjuti melalui proses pidana," jelasnya.
Hasman juga mengungkapkan adanya bukti yang menurutnya menunjukkan pihak GMTD pernah menawarkan untuk membeli bidang tanah milik PT Hadji Kalla.
Dia menilai tawaran tersebut menjadi salah satu fakta yang dipersoalkan dalam persidangan, terutama karena kemudian muncul klaim kepemilikan atas tanah yang sama melalui pihak lain.
"Sebenarnya di mana Pak James Riady ini sudah menawarkan bidang tanah milik PT Hadji Kalla, mereka mau beli pada waktu itu. Kan lucu dia mau beli baru kemudian ternyata disertifikatkan tanah itu dan tidak melalui PT Hadji Kalla membelinya sama orang lain. Ya. Nah, ini ada bukti yang menerangkan bahwa dia mau beli. Nah, kalau dia mau beli berarti kan dia akui milik Kalla, belakangan dia beli ke orang lain yang tadi itu yang persilnya tidak benar," terangnya.
Menurut Hasman, majelis hakim juga mempertimbangkan persoalan kurangnya pihak dalam perkara tersebut.
"Sehingga oleh pengadilan menilai bahwa dengan begini itu harus diuji, sehingga bahwa dia harus kekurangan pihak di dalam perkara ini. Oleh karenanya, ya, tentu, dengan kondisi fakta yang terjadi dalam persidangan seperti itu, sebetulnya," katanya.
Terpisah, NadiKabar.com mencoba konfirmasi ke pihak GMTD terkait hasil putusan perdata sengketa lahan seluas 16 hektar tersebut di PN Makassar hingga saat ini belum memberikan keterangan resminya.