Duta Besar RI untuk Ukraina merangkap Georgia dan Armenia periode 2017-2021 itu menilai perdebatan seputar sumber anggaran adalah hal yang wajar, namun tidak seharusnya menjadi alasan untuk menunda kebijakan. Menurutnya, persoalan utama terletak pada keberpihakan politik anggaran, bukan pada ketersediaan dana.
"Ketika negara menempatkan pendidikan sebagai prioritas, pertanyaannya bukan lagi ada atau tidak ada uangnya, melainkan ke mana uang negara mau diarahkan. Ini soal keberanian mengambil keputusan politik, dan Presiden Prabowo menunjukkan keberanian itu," ucapnya.
Adapun mengenai sumber pendanaan, ia menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih mampu menanggung program tersebut. Menurutnya, pemerintah dapat menempuh efisiensi serta refocusing program pembangunan tanpa harus mengandalkan dana sitaan aset hasil korupsi.
Yuddy bahkan menilai gagasan Presiden Prabowo dapat segera dilaksanakan mulai tahun anggaran 2027. Ia mengusulkan pelaksanaan secara bertahap dengan lebih dulu menyisir sekolah-sekolah negeri, dari tingkat dasar hingga SMA, di daerah tertinggal, terjauh, dan termiskin, khususnya di desa-desa.
"Mulai dari SD hingga SMA terlebih dahulu, kemudian bertahap ke wilayah perkotaan, hingga pada saatnya menjangkau perguruan tinggi negeri," ujarnya.
