NADIKABAR.COM — Guru Besar Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) Taufiqurrahman Syahuri menyoroti dugaan pelanggaran kode etik dan persoalan keabsahan rekrutmen anggota Senat Universitas dalam proses pemilihan rektor (pilrek) UPNVJ 2026–2030 yang belum menghasilkan rektor definitif.

Taufiqurrahman mengatakan dugaan pelanggaran tersebut perlu ditelusuri secara objektif dan menyeluruh, terutama menyangkut persyaratan serta mekanisme pengangkatan anggota Senat yang memiliki kewenangan strategis dalam pemilihan rektor.

"Persoalan ini perlu diperiksa secara objektif dan menyeluruh. Jangan sampai proses pemilihan rektor yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum justru menyisakan persoalan keabsahan prosedur," ujar Taufiqurrahman dalam pernyataan tertulis pada Kamis.

Salah satu persoalan yang disorot adalah keanggotaan Senat dari unsur dosen yang sedang menjalani tugas belajar.

Menurut dia, status tersebut perlu dikaji berdasarkan ketentuan peraturan yang mengatur persyaratan dan mekanisme pengangkatan anggota Senat.

Ia menjelaskan persoalan tersebut menjadi penting karena suara Senat memiliki bobot 65 persen dalam pemilihan rektor, sedangkan suara Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi memiliki bobot 35 persen.

Dalam proses pemilihan rektor UPNVJ periode 2026–2030, terdapat empat calon yang mengikuti tahapan penyaringan, yakni Sakroni, Anter Venus selaku petahana, Memen Kustiawan, dan Abdul Halim.