Selanjutnya, pada 22 September 2026, kementerian menerbitkan surat yang menyatakan proses pemilihan rektor dapat dilanjutkan. Namun, hingga kini belum ada penetapan rektor definitif.

Taufiqurrahman menegaskan penyelesaian persoalan pilrek tidak semata-mata berkaitan dengan penentuan sosok pemimpin universitas, tetapi juga menyangkut legitimasi dan kepastian hukum seluruh tahapan pemilihan.

Ia meminta apabila ditemukan dugaan pelanggaran etik atau cacat prosedur dalam rekrutmen anggota Senat, persoalan tersebut diperiksa secara objektif dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Yang terpenting adalah memastikan seluruh tahapan pemilihan rektor berjalan sesuai hukum dan sesuai prinsip good governance. Jika memang terdapat dugaan pelanggaran etik atau cacat prosedur dalam rekrutmen anggota Senat, harus diperiksa secara objektif," katanya.

Ia menambahkan apabila pelanggaran tersebut terbukti, perlu ditentukan konsekuensi hukumnya, termasuk kemungkinan melakukan rekrutmen ulang anggota Senat sesuai peraturan yang berlaku.

Menurut dia, penyelesaian persoalan tersebut diperlukan agar UPNVJ dapat memiliki rektor definitif melalui proses pemilihan yang transparan, akuntabel, dan memiliki legitimasi hukum.