NADIKABAR.COM — Guru Besar Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) Taufiqurrahman Syahuri menyoroti dugaan pelanggaran kode etik dan persoalan keabsahan rekrutmen anggota Senat Universitas dalam proses pemilihan rektor (pilrek) UPNVJ 2026–2030 yang belum menghasilkan rektor definitif.

Taufiqurrahman mengatakan dugaan pelanggaran tersebut perlu ditelusuri secara objektif dan menyeluruh, terutama menyangkut persyaratan serta mekanisme pengangkatan anggota Senat yang memiliki kewenangan strategis dalam pemilihan rektor.

"Persoalan ini perlu diperiksa secara objektif dan menyeluruh. Jangan sampai proses pemilihan rektor yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum justru menyisakan persoalan keabsahan prosedur," ujar Taufiqurrahman dalam pernyataan tertulis pada Kamis.

Salah satu persoalan yang disorot adalah keanggotaan Senat dari unsur dosen yang sedang menjalani tugas belajar.

Menurut dia, status tersebut perlu dikaji berdasarkan ketentuan peraturan yang mengatur persyaratan dan mekanisme pengangkatan anggota Senat.

Ia menjelaskan persoalan tersebut menjadi penting karena suara Senat memiliki bobot 65 persen dalam pemilihan rektor, sedangkan suara Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi memiliki bobot 35 persen.

Dalam proses pemilihan rektor UPNVJ periode 2026–2030, terdapat empat calon yang mengikuti tahapan penyaringan, yakni Sakroni, Anter Venus selaku petahana, Memen Kustiawan, dan Abdul Halim.

Pada 30 Juli 2026, keempat calon menyampaikan visi dan misi serta mengikuti pemungutan suara tahap penyaringan.

Hasilnya, Anter Venus memperoleh 30 suara dari total 34 suara, sedangkan Memen Kustiawan dan Abdul Halim masing-masing memperoleh dua suara. Ketiganya kemudian ditetapkan melanjutkan ke tahap berikutnya.

Namun begitu, ia mengatakan hingga pertengahan November 2026, proses pemilihan belum berlanjut sampai penetapan rektor definitif.

Taufiqurrahman juga menyoroti penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) Rektor oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi setelah masa jabatan rektor periode 2022–2026 berakhir pada 26 Oktober 2026.

Menurut dia, penunjukan Plt. Rektor perlu disertai kejelasan dasar hukum dan pertimbangan administratif dari kementerian, sekaligus menjadi indikasi bahwa proses pemilihan rektor UPNVJ masih menyisakan persoalan yang perlu diselesaikan.

Ia mengungkapkan sejumlah persoalan terkait pilrek telah disampaikan kepada kementerian pada Agustus 2026 dan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan pada awal September 2026.

Selanjutnya, pada 22 September 2026, kementerian menerbitkan surat yang menyatakan proses pemilihan rektor dapat dilanjutkan. Namun, hingga kini belum ada penetapan rektor definitif.

Taufiqurrahman menegaskan penyelesaian persoalan pilrek tidak semata-mata berkaitan dengan penentuan sosok pemimpin universitas, tetapi juga menyangkut legitimasi dan kepastian hukum seluruh tahapan pemilihan.

Ia meminta apabila ditemukan dugaan pelanggaran etik atau cacat prosedur dalam rekrutmen anggota Senat, persoalan tersebut diperiksa secara objektif dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Yang terpenting adalah memastikan seluruh tahapan pemilihan rektor berjalan sesuai hukum dan sesuai prinsip good governance. Jika memang terdapat dugaan pelanggaran etik atau cacat prosedur dalam rekrutmen anggota Senat, harus diperiksa secara objektif," katanya.

Ia menambahkan apabila pelanggaran tersebut terbukti, perlu ditentukan konsekuensi hukumnya, termasuk kemungkinan melakukan rekrutmen ulang anggota Senat sesuai peraturan yang berlaku.

Menurut dia, penyelesaian persoalan tersebut diperlukan agar UPNVJ dapat memiliki rektor definitif melalui proses pemilihan yang transparan, akuntabel, dan memiliki legitimasi hukum.