Menurut Gus Ipul, berbagai upaya tersebut harus dimulai dari data yang akurat. Pemerintah kini menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan untuk mempertajam sasaran program sosial.

"Kalau kita ingin tepat sasaran, datanya harus akurat. Itu dulu kata kuncinya. Tidak sekadar data, tapi data yang bisa dibaca, data yang bisa dipahami, dan kemudian menjelaskan dengan baik kondisi objektif dari setiap keluarga dan individu," kata Gus Ipul.

Data yang akurat juga membantu pemerintah membaca kondisi yang tidak terlihat dari angka secara umum. Salah satunya, penurunan kemiskinan yang ternyata belum merata antara perkotaan dan perdesaan.

"Ini ada kabar baik, ada kabar buruk. Kabar baiknya, kemiskinan turun. Kita selalu bicara kemiskinan turun. Tapi penurunan itu seperti apa? Kita elaborasi. Ternyata penurunannya itu tidak merata antara kota dengan desa," ujarnya.

Gus Ipul menyebut, dari hampir 500 ribu penduduk yang keluar dari kemiskinan pada periode September 2025 hingga Maret 2026, sekitar 350 ribu berada di wilayah perkotaan, sementara di desa hampir tidak bergerak. Jika disederhanakan, dari setiap 10 orang yang keluar dari kemiskinan, sekitar delapan berada di kota dan dua di desa.

"Jadi ada ketimpangan penurunan. Kemiskinan antara kota dan desa. Jadi ini contoh-contoh ya. Bagaimana data ini bisa membuat kita lebih bisa melihat realitas dan kemudian menuntun kita untuk intervensi. Yang mana dulu dan apa dulu? Mana yang perlu perlindungan sosial, mana yang memerlukan pemberdayaan? Ini semua harus terhubung satu dengan yang lainnya," ungkap Gus Ipul.

Lantaran itu, Gus Ipul mengajak sivitas akademika UNP ikut membantu pembaruan data dan memperluas akses masyarakat terhadap Perlinsos.

Pemerintah membuka jalur partisipasi masyarakat dalam pemutakhiran data, antara lain melalui aplikasi Cek Bansos untuk menyampaikan usul dan sanggah. Pemerintah juga tengah mengembangkan Perlinsos Digital untuk pendaftaran dan registrasi ulang penerima bantuan sosial.

"Saya undang seluruh dosen, seluruh pimpinan UNP dan mahasiswa, bantu kami untuk memperoleh data yang akurat. Kita buka partisipasi masyarakat. Kita tidak mungkin hanya mengandalkan jalur pemerintah," katanya.