NADIKABAR.COM — Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meminta pemerintah daerah mengaktifkan agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital dan mengerahkan aparatur sipil negara (ASN) untuk mempercepat registrasi ulang bantuan sosial (bansos). Dari lebih satu juta orang yang telah mendaftar sebagai agen, baru sekitar 50% yang aktif membantu masyarakat.

"Sudah satu juta lebih agen yang mendaftar, tapi baru 50% yang membantu orang lain. Sisanya masih sekadar mendaftar dan belum bergerak," ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Jumat (6/11/2026).

Gus Ipul menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Registrasi Ulang Perlinsos Digital di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (6/11). Ia mengapresiasi para agen yang secara sukarela membantu masyarakat mengakses layanan tersebut.

"Ini yang kita harapkan bisa didorong supaya bergerak," sambungnya.

"Luar biasa satu juta ini. Suatu hal yang mungkin perlu diberi apresiasi, karena mereka tidak dibayar dan tidak boleh meminta bayaran," ujar Gus Ipul.

"Benar-benar membantu dan menjadi relawan," sambungnya.

Meski demikian, ia mengingatkan jumlah agen yang terdaftar perlu diikuti aktivitas nyata di lapangan. Karena itu, Gus Ipul meminta organisasi perangkat daerah (OPD), camat, hingga pemerintah desa memastikan agen yang sudah terdaftar mulai membantu registrasi warga.

"Bangunkan agen yang belum aktif. Setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah), camat, dan desa memastikan agen yang sudah terdaftar mulai mendaftarkan warga," tegas Gus Ipul.

Ia juga meminta pemda melibatkan ASN, pendamping sosial, perangkat desa, serta pengurus RT dan RW untuk memperluas jangkauan registrasi.

"Tetapkan ASN daerah, kepala desa atau lurah, RT/RW sebagai agen. Jejaring Pemda adalah kekuatan terbesar yang belum terpakai, yang belum bergerak secara masif," kata Gus Ipul.

Hingga Kamis (5/11), sebanyak 18,8 juta keluarga telah terdaftar dalam Perlinsos Digital atau sekitar 39,2% dari target 48 juta keluarga. Artinya, masih ada 29,2 juta keluarga yang perlu didaftarkan hingga akhir Desember 2026.

Kecepatan registrasi juga mengalami penurunan. Pada 12-18 Oktober, rata-rata pendaftaran mencapai 506 ribu keluarga per hari. Namun, dalam tujuh hari terakhir, angkanya turun menjadi sekitar 377 ribu keluarga per hari.

"Kecepatan harus naik dari 377 ribu per hari menjadi 521 ribu per hari. Kami mohon dukungan dari para gubernur, bupati, dan wali kota," ujar Gus Ipul.

Saat ini, baru dua provinsi yang melampaui target registrasi 50%, yakni Aceh sebesar 51,2% dan Bali 50,7%.

"Jaga kecepatan setiap hari, termasuk akhir pekan. Pantau dashboard daerah masing-masing setiap pekan," kata Gus Ipul.

Ia juga meminta pemda memprioritaskan keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta warga miskin dan rentan.

"Dahulukan KPM PKH dan BPNT existing serta warga miskin dan rentan, agar tidak ada penerima yang terputus bantuannya di tahun 2027," tegas Gus Ipul.

Gus Ipul menjelaskan, kelayakan penerima bansos nantinya akan dinilai melalui sistem berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang terhubung dengan data administratif lintas instansi.

"Yang menilai nanti sistem, bukan orang lagi. Jadi menteri pun tidak bisa menentukan seseorang mendapatkan bansos atau tidak, termasuk gubernur, bupati, pendamping, camat, lurah," kata Gus Ipul.

"Tidak ada satu pun yang bisa menentukan seseorang dapat bansos atau tidak," sambungnya.

Calon penerima yang dinilai berpotensi layak nantinya dapat menominasikan rekening sendiri untuk penyaluran bantuan. Skema ini diharapkan memangkas waktu pembukaan rekening kolektif yang selama ini membutuhkan waktu cukup panjang.

"Kalau dulu yang membukakan rekening pemerintah, jadi nanti ada buka rekening kolektif. Nah, ini perlu waktu tiga sampai empat bulan," jelas Gus Ipul.

"Untuk berikutnya, calon penerima bansos menominasikan rekeningnya. Kita tidak perlu membukakan lagi," lanjutnya.

Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, penyaluran bansos melalui Perlinsos Digital ditargetkan mulai diterapkan pada triwulan pertama 2027.

"Registrasi hari ini menentukan siapa yang terlayani di tahun 2027," ujar Gus Ipul.

Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta pemda mengoptimalkan agen yang telah terdaftar. Ia mendorong target registrasi ditingkatkan hingga satu juta keluarga per hari.

"Agen ini betul-betul didorong lebih aktif, karena ada satu juta lebih yang sudah daftar. Kalau bisa kita targetkan satu juta KK per hari," kata Luhut.

Luhut juga meminta kepala daerah turun langsung dan menunjuk penanggung jawab hingga tingkat kecamatan dan kelurahan.

"Saya mohon juga kepala daerah turun langsung dan kerahkan, tunjuk penanggung jawab sampai tingkat kecamatan, kelurahan," ujar Luhut.

Menurutnya, Perlinsos Digital merupakan langkah awal transformasi digital pemerintahan untuk meningkatkan ketepatan sasaran bantuan dan mengurangi kebocoran anggaran.

"Ini akan mentransformasi Indonesia menjadi negara yang transparan, efisien, dan akan sangat mengurangi korupsi," kata Luhut.

Ia turut mengingatkan bahwa target registrasi 50% keluarga belum tercapai secara merata di seluruh daerah.

"Ini baru dua dari 38 provinsi yang mencapainya, yaitu Aceh dan Bali. Beberapa daerah masih di bawah 10%," tegas Luhut.

"Kita harus lebih kencang lagi," sambungnya.

Luhut berharap pemerintah pusat dan daerah dapat bekerja sama mempercepat registrasi agar bantuan diterima masyarakat yang membutuhkan.

"Target ini bukan sesuatu yang tidak mungkin. Sangat mungkin, sepanjang kita semua bekerja bahu-membahu, karena kita menolong rakyat kita sendiri," ujar Luhut.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut meminta kepala daerah lebih serius mengawal pelaksanaan Perlinsos Digital. Ia mendorong pembentukan tim atau satuan tugas di setiap daerah dengan melibatkan dinas sosial dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

"Saya mohon dengan segala hormat kepada kepala daerah, tiap-tiap daerah membentuk semacam tim, apa pun namanya. Mau tim atau satgas," kata Tito.

"Ketuanya, saran saya, kepala dinas sosial," sambungnya.

Tito juga mengusulkan evaluasi rutin setiap pekan agar perkembangan registrasi di seluruh daerah dapat dipantau secara terbuka.

"Kalau bisa di-breakdown juga per kabupaten. Jadi kita bisa tahu kabupaten mana yang kerja, mana yang nggak," ujar Tito.

"Kita sampaikan ke publik nanti, siapa yang tinggi, kita sampaikan kepada publik," lanjutnya.

Ia menyebut pemerintah akan mempertimbangkan insentif fiskal bagi daerah dengan kinerja registrasi yang baik. Sebaliknya, daerah dengan capaian rendah akan mendapat perhatian dan evaluasi khusus.

"Yang tertinggi kita akan berikan reward. Tapi sebaliknya yang terendah juga akan kita sampaikan ke publik," kata Tito.

Tito menegaskan percepatan registrasi dilakukan untuk membantu masyarakat memperoleh bansos secara tepat sasaran, bukan semata-mata memenuhi target pemerintah pusat.

"Ini bukan kepentingan kita. Kepentingan masyarakat," tegas Tito.

"Sehingga bansos tepat sasaran," imbuhnya.

Rapat koordinasi tersebut dipimpin Tito Karnavian dan dihadiri Luhut Binsar Pandjaitan. Kegiatan juga diikuti secara daring oleh perwakilan pemerintah dari sekitar 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.