"Peringatan juga datang dari Kejaksaan. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) menegaskan bahwa perampasan aset harus menjadi pelengkap bagi perkara pidana. Illicit enrichment dan Unexplained Wealth Order tidak boleh dijadikan teknik pembuktian dalam perampasan aset, sebab aset tindak pidana pada prinsipnya harus dibuktikan dalam perkara pidana. Rincian seluruh pandangan tersebut kami himpun dalam lampiran keterangan ini," katanya.

Habiburokhman menjelaskan UU Perampasan Aset merupakan hukum acara yang mengatur proses administratif, mulai dari penelusuran, pemblokiran, penyitaan, perampasan, pengelolaan, hingga pengembalian aset.

"Menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, termasuk peningkatan kekayaan yang tak bisa dijelaskan asal-usulnya, adalah urusan hukum pidana materiil. Mencampur keduanya dalam satu wadah berisiko mengaburkan batas yang dijaga oleh asas legalitas," jelasnya.

"Lalu bagaimana dengan pidana mati yang ikut ditegaskan dalam undang-undang ini? Itu bukan kriminalisasi baru. Norma tersebut sudah lama hidup dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kehadirannya di sini sekadar menegaskan, bukan membentuk delik," imbuhnya.

Habiburokman juga menjelaskan soal hak asasi manusia. Dia mengatakan bahwa hukum melarang hak milik pribadi diambil alih secara sewenang-wenang.

"Ada pula soal hak asasi. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin kepastian hukum yang adil, sedangkan Pasal 28H ayat (4) melarang hak milik pribadi diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Seseorang yang kesulitan menjelaskan asal-usul hartanya secara administratif belum tentu memperoleh harta itu dari kejahatan. Negara yang kuat bukanlah negara yang mudah merampas, melainkan negara yang merampas dengan alasan yang sah dan melalui prosedur yang adil. Kita juga tak boleh membuka celah bagi oknum yang hendak menyalahgunakan kewenangan. Di berbagai negara, perkara perampasan aset kerap diwarnai pelanggaran oleh aparat penegak hukum, bahkan sampai aset rampasan dipakai untuk kepentingan pribadi," ucap dia.

Selain itu, Habiburokman kemudian menyinggung hukum di sejumlah negara. Dia menyebut Italia memberikan pembelajaran yang mahal.

"Negeri itu tidak mengenal illicit enrichment sebagai delik, tetapi memiliki perampasan preventif dalam Kode Antimafia (Decreto Legislativo No. 159/2011) dan perampasan yang diperluas dalam Pasal 240-bis Codice Penale. Keduanya memperhitungkan ketidakseimbangan antara kekayaan dan penghasilan sah. Pada 25 September 2025, European Court of Human Rights memutus perkara Isaia and Others v. Italy (Application nos. 36551/22, 36926/22, dan 37907/22). Pengadilan HAM Eropa itu menilai bahwa ketidaksesuaian antara penghasilan dan kekayaan semata tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa aset berasal dari kejahatan. Tanpa pembuktian yang memadai, Italia dinyatakan melanggar Pasal 1 Protokol No. 1 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, yang melindungi hak atas harta benda," katanya.

Habiburokhman mengatakan Konvensi internasional pun tidak memaksa. Dia menyebutkan bahwa Pasal 20 United Nations Convention against Corruption (UNCAC), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, meminta negara pihak untuk mempertimbangkan pengaturan illicit enrichment, dengan tunduk pada konstitusi dan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya masing-masing ("subject to its constitution and the fundamental principles of its legal system").

"Amanat itu sudah kami jalankan dengan menimbangnya secara serius, termasuk lewat perbandingan dengan praktik negara lain. Hasil perbandingan itu menarik. Kajian Basel Institute on Governance pada 2021 terhadap legislasi di 103 yurisdiksi mencatat 98 undang-undang yang tergolong illicit enrichment laws. Sebagian besar berada di kawasan Asia-Pasifik (36), Afrika (35), dan Amerika (25). Sebaliknya, banyak negara dengan sistem perampasan aset yang matang, termasuk negara- negara pusat keuangan dunia, memilih tidak menjadikan illicit enrichment sebagai tindak pidana. Mereka tetap mampu memulihkan aset hasil kejahatan dengan instrumen lain yang menjaga kaitan antara aset dan tindak pidana asalnya," kata dia.

Habiburokhman menambahkan bahwa Amerika Serikat bersikap tegas sejak meratifikasi Konvensi Inter-Amerika Melawan Korupsi (Inter-American Convention against Corruption/IACAC). Dalam resolusi persetujuan ratifikasi tertanggal 27 Juli 2000, kata dia, Senat Amerika Serikat menyatakan bahwa delik illicit enrichment dalam Pasal IX konvensi itu membebankan pembuktian kepada terdakwa sehingga tidak sejalan dengan Konstitusi Amerika Serikat.

"Washington hanya bersedia membantu negara lain sepanjang dimungkinkan hukum domestiknya. Sebagai gantinya, Amerika Serikat bertumpu pada perampasan pidana (criminal forfeiture) dan perampasan perdata (civil forfeiture). Bahkan dalam perampasan perdata, pemerintah tetap wajib membuktikan bahwa aset yang hendak dirampas berkaitan dengan tindak pidana," ujar dia.

Dia menyebutkan bahwa Kanada menempuh jalan serupa. Dalam pernyataan pemahaman (statement of understanding) atas Pasal IX IACAC, Ottawa menyatakan bahwa delik tersebut bertentangan dengan asas praduga tak bersalah yang dijamin Konstitusi Kanada, sehingga tidak akan diterapkan.