"Pemulihan aset di sana berjalan melalui ketentuan hasil kejahatan dalam Criminal Code dan undang-undang perampasan perdata di tingkat provinsi. Provinsi British Columbia memang menambahkan Unexplained Wealth Order ke dalam Civil Forfeiture Act-nya pada 2023. Namun, instrumen itu berupa perintah pengadilan dalam proses perdata yang mewajibkan seseorang menjelaskan asal-usul asetnya, bukan delik pidana, dan pihak yang bersangkutan tetap berhak membantahnya di depan hakim," ucap dia.
Habiburokhman kemudian menyinggung hukum di Portugal. Dia menyebut apa yang terjadi di Portugal mirip dengan di Indonesia.
"Kisah Portugal paling mirip dengan perdebatan kita. Parlemen di Lisbon dua kali mengesahkan kriminalisasi atas kekayaan yang tak sebanding dengan penghasilan sah. Dua kali pula Tribunal Constitucional membatalkannya, lewat Acórdão n.o 179/2012 dan Acórdão n.o 377/2015. Mahkamah menilai rumusan itu tidak jelas melindungi kepentingan hukum apa, tidak cukup pasti merumuskan perbuatan yang dilarang, dan melanggar asas praduga tak bersalah. Portugal lalu berbelok. Kewajiban pejabat publik melaporkan harta diperketat, dan pejabat yang sengaja menyembunyikan hartanya (ocultação intencional de património) diancam pidana melalui Lei n.o 52/2019 sebagaimana diubah dengan Lei n.o 4/2022. Bagi terpidana tindak pidana tertentu, tersedia perampasan yang diperluas (perda alargada) berdasarkan Lei n.o 5/2002. Pola ini sejalan dengan gagasan menjadikan LHKPN sebagai pintu masuk penegakan hukum," katanya.
Lebih lanjut, Habiburokhman mengatakan Jerman juga tak mengenal illicit enrichment sebagai tindak pidana. Reformasi hukum perampasan aset yang berlaku sejak 2017 memang memperluas ruang perampasan, termasuk perampasan mandiri (selbständige Einziehung) atas aset yang diduga berasal dari tindak pidana tertentu meski pemiliknya tidak dipidana.
"Tetapi perampasan itu tetap mensyaratkan keyakinan hakim bahwa aset berasal dari perbuatan melawan hukum. Ketidakseimbangan antara nilai aset dan penghasilan sah hanya menjadi salah satu bahan pertimbangan. Kajian Cornelia Körtl dan Imad Chbib dari University of Portsmouth menyimpulkan bahwa rezim tersebut memang mengandung sejumlah unsur illicit enrichment, tetapi tidak memenuhi kriteria sebagai legislasi illicit enrichment," jelas dia.
Habiburokhman mengatakan ada pelajaran yang bisa diambil dari perbandingan hukum sejumlah negara itu. Negara-negara dengan tradisi negara hukum yang kuat terbukti tetap bisa memulihkan aset hasil kejahatan tanpa memidanakan kekayaan yang tak bisa dijelaskan.
"Selain itu, karena banyak pusat keuangan dunia tidak mengakui illicit enrichment sebagai tindak pidana, sebagaimana dicatat Bank Dunia dalam kajian On the Take: Criminalizing Illicit Enrichment to Fight Corruption (2012), mengejar aset di luar negeri dengan dasar delik itu justru kerap tersandung dalam bantuan timbal balik masalah pidana. Dengan menautkan perampasan aset pada tindak pidana asal yang dikenal luas, seperti korupsi dan pencucian uang, undang-undang ini lebih mudah dioperasikan untuk memburu aset yang dilarikan ke luar negeri," ujar dia.
"Lagi pula, sistem hukum kita tidak berangkat dari nol. Pasal 37A dan Pasal 38B Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah mengenal pembuktian terbalik atas harta benda terdakwa. Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mewajibkan terdakwa membuktikan bahwa hartanya bukan hasil tindak pidana. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pun dapat menjadi pintu masuk penyelidikan dugaan korupsi maupun pencucian uang. Pekerjaan rumah kita bersama adalah memastikan seluruh administrasi ini bekerja sepenuhnya," ucap dia.
Habiburokhman menanggapi kritikan ICW. Menurutnya, Komisi III DPR menghormati setiap pandangan yang ada mengenai Undang-Undang Perampasan Aset ini.
"Tentang tudingan tebang pilih, Komisi III menghormati kebebasan ICW menyampaikan pandangannya. Dengan segala hormat, penilaian itu tidak sejalan dengan rumusan undang- undang. Tak satu pun ketentuan di dalamnya memberi perlakuan istimewa kepada pejabat. Perluasan cakupan pada tindak pidana seperti penipuan berbasis teknologi informasi dan narkotika justru dimaksudkan untuk melindungi masyarakat yang selama ini menjadi korban, bukan untuk menyasar mereka," jelas dia.
Komisi III juga menanggapi pandangan mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut roh UU Perampasan Aset menjadi hampa karena tidak memuat ketentuan illicit enrichment.
"Terhadap pandangan Prof. Dr. Mahfud MD bahwa roh undang-undang ini menjadi hampa, kami menyampaikan hormat sekaligus pandangan yang berbeda. Roh undang-undang ini terletak pada kemampuan negara mengejar aset hasil kejahatan sampai ke tempat paling tersembunyi, termasuk ketika pelakunya sudah wafat atau buron. Hal itu selama delapan belas tahun belum dapat kita wujudkan," ucap dia.
"Undang-undang ini telah dinantikan selama delapan belas tahun. Komisi III DPR RI mengajak seluruh elemen bangsa mengawal pelaksanaannya, agar setiap rupiah yang diambil dari rakyat kembali kepada rakyat. Kritik akan selalu kami dengar, dan pengawasan akan selalu kami sambut," pungkasnya.