NADIKABAR.COM — Ketua Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman meminta MPR untuk proaktif berkoordinasi dengan institusi terkait dalam mempersiapkan pemilihan Wakil Presiden demi mengisi kekosongan jabatan. Ia mengingatkan wapres baru harus terpilih sebelum masa reses 18 Desember 2026 karena tenggat waktu yang terbatas.
"Proses pemilihan Wakil Presiden pengganti harus dipersiapkan secara matang dan cermat. Sesuai amanat konstitusi, batas waktu maksimal penetapan Wakil Presiden baru adalah 60 hari sejak jabatan tersebut kosong, yakni paling lambat pada tanggal 11 Januari 2027," kata Habiburokhman dalam keterangannya, Minggu (15/11/2026).
"Karenanya MPR RI harus proaktif sesegera mungkin berkoordinasi dengan lembaga atau institusi terkait untuk mulai mempersiapkan diri," ujarnya.
Dalam waktu yang relatif terbatas, ia juga mengingatkan tidak boleh membuka celah terjadinya kesalahan teknis dan substantif yang berpotensi mencederai proses demokrasi dan mengakibatkan hasil pemilihan menjadi cacat hukum.
Menurutnya, selain batas waktu konstitusional tersebut, persiapan juga harus mempertimbangkan agenda masa sidang parlemen. Pada tanggal 18 Desember 2026, DPR RI akan memasuki masa reses, di mana seluruh anggota parlemen akan melaksanakan tugas di daerah pemilihan (dapil) masing-masing di seluruh wilayah Indonesia dan tidak berkegiatan di Gedung DPR/MPR RI.
"Oleh karena itu, Sidang Paripurna MPR RI dengan agenda Pemilihan dan Pelantikan Wakil Presiden baru harus dipastikan terlaksana sebelum tanggal 18 Desember 2026 tersebut," ujarnya.
Ia menambahkan, pengiriman nama dua calon Wakil Presiden dari Presiden kepada MPR RI paling lambat dilakukan 14 hari sebelum sidang paripurna, yakni pada tanggal 4 Desember 2026. Dalam kurun waktu tanggal 4 hingga 18 Desember 2026, Tim Verifikasi MPR RI akan menjalankan tugasnya untuk memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan kedua calon Wakil Presiden.
Di sisi lain, terdapat sedikitnya 15 jenis dokumen persyaratan yang wajib diverifikasi, baik berupa surat keterangan maupun surat pernyataan, mulai dari keaslian ijazah hingga surat keterangan sehat dan bebas narkoba. Oleh karena itu, Habiburokhman meminta MPR segera proaktif berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk memverifikasi hal tersebut.
"Kami mengusulkan agar MPR RI segera bersikap proaktif dengan menjalin koordinasi bersama lembaga-lembaga penerbit dokumen untuk mempersiapkan proses verifikasi sejak saat ini," katanya.
Lebih lanjut, ia berharap Rumah Sakit Pemerintah yang nantinya ditunjuk untuk memverifikasi dokumen pemenuhan syarat kesehatan dan bebas narkoba sudah mulai mempersiapkan fasilitas dan tim pemeriksanya sejak saat ini.
"Melalui persiapan yang terencana, transparan, serta sinergi yang kuat antarlembaga sejak awal, kami berharap seluruh rangkaian proses pemilihan Wakil Presiden dapat terlaksana dengan baik, tertib, tepat waktu, serta memiliki legitimasi hukum yang kuat demi menjaga stabilitas dan keberlanjutan pemerintahan," ujarnya.
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka telah mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Presiden Prabowo Subianto sudah resmi menerima pengunduran diri Gibran.
Kini proses pencarian wapres baru pun dimulai. Sementara itu, sejumlah ketum parpol bertemu dengan Prabowo setelah Gibran resmi mundur sebagai Wapres. Pertemuan Prabowo bersama ketum parpol dilaksanakan di Istana Bogor.
