NADIKABAR.COM — Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mendukung keputusan Polri menjatuhkan sanksi pemecetan terhadap Irjen Ahrie Sonta buntut kasus penyadapan ilegal kepada Presiden Prabowo Subianto. Habiburokhman mengatakan keputusan tersebut sudah tepat.
"Komisi III DPR RI mengapresiasi sekaligus mendukung penuh langkah tegas institusi Polri yang menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Kombes Ahrie Sonta," ujar Habiburokhman dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).
Habiburokhman mengatakan keputusan tersebut merupakan bentuk penegakan disiplin dan komitmen institusi Polri dalam menindak anggotanya yang melakukan pelanggaran berat. Habiburokhman mengatakan penyalahgunaan wewenangan mencederai kehormatan Polri.
"Putusan pemecatan ini kami nilai sudah sangat tepat, adil, dan terukur karena sepenuhnya sebanding dengan bobot kesalahan serta penyalahgunaan wewenang yang telah diperbuat. Tindakan penyelewengan semacam itu jelas mencederai kehormatan Korps Bhayangkara dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum," ujarnya.
Waketum Partai Gerindra itu mengatakan kasus penyadapan merupakan salah satu peristiwa kelam. Habiburokhman menegaskan perbuatan itu telah mencoreng sejarah Polri.
"Skandal penyadapan ini patut dipandang sebagai salah satu peristiwa paling kelam dan barangkali yang terburuk yang pernah mencoreng sejarah kepolisian modern kita," ujarnya.