"Ketika instrumen intelijen dan kewenangan strategis yang seharusnya dipakai untuk melindungi keamanan negara justru disalahgunakan secara serampangan, dampak kerusakannya bukan hanya meruntuhkan kredibilitas institusi, melainkan juga mengancam rasa aman publik serta tatanan hukum secara mendasar," sambungnya.
Habiburokhman mengatakan prinsip zero tolerance terhadap pelanggaran berat harus diterapkan secara konsisten di lingkungan Polri. Habiburokhman mengatakan tak boleh membedakan pangkat maupun jabatan.
"Ketegasan serupa mutlak diterapkan secara konsisten kepada seluruh oknum atau tersangka lain yang terlibat dalam perkara tersebut. Mereka yang terbukti bersalah harus segera diputus dengan hukuman yang setimpal demi menjamin prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Komisi III DPR RI akan terus mengawal tuntas penegakan etik maupun proses hukum pidananya demi memastikan integritas kepolisian tetap terjaga," tuturnya.
Diketahui, Polri menggelar Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terhadap Ahrie Sonta. Hasilnya, Ahrie Sonta dipecat dari anggota Polri.
"Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap terduga pelanggar AS, diputuskan, yang pertama, sanksi yang bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela," ujarnya.
"Yang kedua, sanksi administratif, yaitu pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polri," sambung dia.
