NADIKABAR.COM — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan melakukan pertukaran informasi perpajakan secara otomatis antarnegara untuk mendukung penerapan Pajak Minimum Global (Global Minimum Tax/GMT).
Hal ini dimungkinkan setelah DJP menandatangani kerja sama perpajakan dengan Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of GloBE Information (GIR-MCAA).
Kerja sama ini dicapai dalam Competent Authorities Conference ke-13 di Kotor, Montenegro, pada 27-29 Oktober 2026. Dengan begitu, Indonesia menjadi negara ke-41 yang menandatangani GIR MCAA, berdasarkan daftar OECD per 1 Oktober 2026.
"Keikutsertaan ini memberi Indonesia akses terhadap informasi perpajakan grup perusahaan multinasional untuk mengawasi kepatuhan terhadap aturan Pajak Minimum Global. Pertukaran informasi dijadwalkan mulai 2027, setelah masing-masing negara mitra memenuhi persyaratan dan mengaktifkan hubungan pertukaran," dikutip dari keterangan tertulis DJP, Selasa (10/11/2026)
Selain itu, Indonesia juga mendorong perluasan kerja sama penagihan pajak lintas negara untuk menghadapi tantangan perpajakan akibat meningkatnya mobilitas modal dan aset internasional.
Mengutip keterangan DJP, GIR merupakan laporan standar yang memuat informasi grup perusahaan multinasional dan penerapan aturan Global Anti-Base Erosion (GloBE) di negara tempat mereka beroperasi.
