Laporan ini digunakan untuk mengawasi pemenuhan Pajak Minimum Global oleh grup perusahaan dengan omzet konsolidasi tahunan minimal 750 juta euro.
Melalui mekanisme pertukaran informasi otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI), otoritas pajak Indonesia dapat memperoleh laporan GIR dari negara mitra. Informasi ini digunakan untuk mengawasi kepatuhan dan penerapan Pajak Minimum Global di Indonesia.
Mekanisme ini juga memudahkan wajib pajak. Melalui sistem pelaporan terpusat (central filing), grup perusahaan multinasional cukup menyampaikan laporan GIR di satu negara yang memenuhi persyaratan, sehingga tidak perlu berulang kali melapor di berbagai negara.
"Pertukaran informasi dengan setiap negara mitra dapat dilakukan setelah otoritas pajak memenuhi persyaratan notifikasi kepada Sekretariat Co-ordinating Body. Kedua negara juga harus saling menetapkan sebagai pengirim dan penerima informasi," dikutip dari keterangan tertulis DJP
Seluruh informasi yang dipertukarkan wajib dijaga kerahasiaannya dan hanya boleh digunakan sesuai ketentuan Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan (Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters/MAAC).
Penandatanganan GIR MCAA menjadi bagian dari komitmen Indonesia memperkuat transparansi perpajakan internasional. Kesepakatan ini mengacu pada Pasal 6 MAAC yang telah diratifikasi Indonesia dan mendukung penerapan aturan GloBE sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024.
