NADIKABAR.COM — Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan peluang UU Perampasan Aset menjadi alat kekuasaan hingga pemerasan aparat penegak hukum telah tertutup.

Pernyataan itu disampaikan Habib usai rapat pleno pengesahan tingkat satu RUU tersebut di Komisi III DPR, Rabu (18/11). Rapat dipimpin langsung Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

"Hal lain juga dipertegas kekhawatiran masyarakat terkait dijadikannya undang-undang ini sebagai alat kekuasaan atau alat untuk memeras oleh aparat penegak hukum sudah kita proteksi, Pak Dasco, semua sehingga peluang menjadikan undang-undang ini alat kekuasaan, Insya Allah sudah tertutup," kata Habib.

Politikus Partai Gerindra itu juga menyebut UU Perampasan Aset akan menjadi kabar baik bagi para korban investasi dan perdagangan saham bodong. Sebab, menurut dia, para korban akan langsung bisa menerima ganti rugi dari penyitaan aset para pelaku.

"Dengan undang-undang perampasan aset ini, para korban investasi masal tersebut bisa langsung mendapatkan ganti kerugian dengan penjualan aset para pelaku tindak pidana tersebut," ujarnya.