Kesepakatan itu diambil dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingkat satu RUU tersebut di Komisi III DPR, yang dipimpin langsung Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Rabu (18/11).
Rapat turut dihadiri perwakilan pemerintah, yakni Wakil Menteri Hukum Eddward Sharief Omar Hiariej atau Eddy Hiariej.
"Hadirin yang kami hormati, kami minta persetujuan anggota Komisi III DPR RI dan pemerintah, apakah naskah RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat dua yaitu pengambilan keputusan yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR terdekat?" kata Dasco.
"Setuju," jawab peserta rapat kompak.