NADIKABAR.COM — Hal tersebut disampaikan Luthfi saat memimpin Apel Siaga Bencana Hidrometeorologi Provinsi Jawa Tengah 2026-2027 di halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (19/11). Apel tersebut diikuti Wakil Gubernur Jawa Tengah, Sekretaris Daerah Jawa Tengah, jajaran Forkopimda, serta berbagai unsur penanggulangan bencana sebagai bagian dari upaya memperkuat kesiapan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.

Dalam arahannya, Luthfi menekankan pentingnya respons cepat sebagai bagian dari upaya penanggulangan bencana. Seluruh unsur, mulai dari TNI, Polri, pemerintah daerah, BPBD, Basarnas, PMI, hingga masyarakat, harus mampu bergerak secara terkoordinasi.

"Yang paling penting adalah quick response (respon cepat). Quick response itu apa? Kecepatan penanganan awal pada saat bencana," ujar Luthfi dalam keterangan tertulis, Kamis (19/11/2026).

Menurutnya, penanggulangan bencana membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari penyelamatan warga, mobilisasi personel, penyediaan logistik dan dapur umum, pelayanan kesehatan, hingga penanganan infrastruktur. Setiap instansi juga harus memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing agar penanganan dapat berjalan efektif.

Luthfi meminta kesiapsiagaan tersebut segera ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten/kota, terutama daerah yang memiliki wilayah rawan bencana, hingga tingkat desa. Bupati dan wali kota diharapkan siap mengambil langkah awal penanganan ketika bencana terjadi di daerahnya, dengan dukungan pemerintah provinsi dan instansi terkait.

Apel siaga tersebut digelar sebagai langkah antisipasi menghadapi musim penghujan. Berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak musim hujan diperkirakan terjadi pada Februari 2027.

Untuk mendukung kesiapan menghadapi kondisi tersebut, pengecekan peralatan, kesiapan operasional, dan personel perlu dilakukan sejak dini. Langkah ini bertujuan memastikan seluruh unsur dapat langsung bergerak ketika menghadapi situasi darurat.

"Ini tidak hanya dilakukan provinsi, seluruh kabupaten/kota tadi sudah saya sampaikan untuk dilaksanakan. Sehingga ketika sewaktu-waktu terjadi bencana, semuanya sudah siap," tuturnya.

Selain kesiapan aparatur, Luthfi mengingatkan pentingnya edukasi dan sistem peringatan dini bagi masyarakat. Informasi mengenai potensi bencana harus disampaikan secara cepat, termasuk melalui media sosial, agar warga memahami risiko serta langkah penyelamatan yang perlu dilakukan.

"Jadi namanya bencana itu biasanya bisa dimitigasi dengan adanya woro-woro atau peringatan dini. Ini penting agar keselamatan jiwa dan harta itu bisa ditanggulangi," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Provinsi Jawa Tengah Bergas Catursasi Penanggungan mengatakan sejumlah persiapan dilakukan untuk menghadapi potensi bencana pada musim penghujan. Persiapan tersebut mencakup sumber daya manusia (SDM), kelengkapan peralatan yang tepat guna, serta penguatan semangat gotong royong dan saling membantu ketika bencana terjadi.

Bergas menjelaskan bahwa wilayah dataran tinggi memiliki kerawanan terhadap bencana tanah longsor saat musim penghujan. Adapun wilayah dataran rendah menghadapi ancaman bencana banjir.

Sebagai informasi tambahan, apel ini diikuti sekitar 250 personel perwakilan dari berbagai unsur, antara lain TNI, Polri, BPBD, Basarnas, PMI, perangkat daerah, dan organisasi relawan. Sejumlah peralatan penanggulangan bencana juga disiapkan, mulai dari kendaraan penyelamatan, ambulans, perahu evakuasi, pompa air, ekskavator, hingga kendaraan dapur umum dan perlengkapan pendukung lainnya.

Rangkaian persiapan tersebut diharapkan dapat memperkuat kesiapan Jawa Tengah dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi selama musim penghujan. Dengan koordinasi antarlembaga, dukungan peralatan, serta keterlibatan masyarakat, penanganan bencana diharapkan dapat dilakukan lebih cepat dan terarah guna meminimalkan dampak serta melindungi keselamatan warga. (prf/ega)