NADIKABAR.COM — Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) buka suara soal siapa sosok yang akan ditunjuk menjadi ketua majelis sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang akan mengadili perkara mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Komisioner Kompolnas Choirul Anam mengatakan penunjukan itu telah tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut dia, Perpol baru tersebut, khususnya Pasal 42 yang mengatur persoalan kepangkatan, membuka peluang bagi siapa pun untuk menjadi ketua majelis sidang selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

"Dengan Perpol itu khususnya Pasal 42 terkait kepangkatan, siapa pun asalkan tidak melanggar Perpol punya posibilitas untuk menjadi ketua maupun anggota dalam majelis tersebut," kata Anam saat dikonfirmasi, Kamis (19/11).

Menurut Anam, penerbitan Perpol baru tersebut menjadi jalan keluar untuk memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan sidang KKEP. Sebab, pelaksanaan sidang etik harus memiliki dasar hukum yang sah, termasuk dalam menentukan susunan majelis.

Ia menilai perubahan aturan itu diperlukan untuk menyesuaikan ketentuan dengan fakta yang ada, terutama menyangkut persoalan kepangkatan.

"Saya kira memang dengan fakta soal kepangkatan dan lain sebagainya, penerbitan Perpol baru itu adalah jalan keluar. Karena memang penyelenggaraan sidang etik memang harus ada dasar hukum yang legal," ucap Anam.

Meski demikian, Anam menyerahkan penentuan ketua dan anggota majelis sidang kepada Mabes Polri. Ia pun meminta semua pihak menghormati mekanisme yang berlaku.