"Kita hormati aturan mainnya. Kita tunggu. Itu kan keputusannya Mabes Polri ya. Kita tunggu Mabes Polri saja," ujarnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan aturan baru terkait Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik (KKEP) Polri. Aturan itu diterbitkan menjelang pelaksanaan sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Ketentuan baru itu tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Perpol itu disahkan dan diundangkan pada Senin, 16 November 2026. Terdapat sembilan poin perubahan dan penambahan norma.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir mengakui rencana sidang etik terhadap Listyo Sigit menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penerbitan Perpol tersebut.

Salah satu ketentuan yang mengalami perubahan mengatur komposisi anggota majelis KKEP, termasuk membuka kemungkinan anggota dengan pangkat lebih rendah dari terduga pelanggar.

Hal itu diatur dalam Pasal 42 Perpol Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Adapun pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:Pasal 42 ayat (1)Susunan organisasi KKEP terdiri atas:a. Ketua;b. Wakil Ketua; danc. Anggota.