NADIKABAR.COM — Hak menyatakan pendapat (HMP) anggota DPR terhadap polemik surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wapres Gibran Rakabuming Raka menggema di parlemen. Laporan hak menyatakan pendapat nasib Gibran yang diteken anggota Dewan sudah diterima oleh pimpinan DPR.
Puluhan anggota DPR sudah memberi tanda tangan sebagai pengusul hak menyampaikan pendapat atas polemik ijazah Gibran. Total sampai saat ini sudah ada 50 anggota DPR yang teken usulan hak menyampaikan pendapat.
"Ada 50-an anggota yang sudah menandatangani," kata anggota DPR Mardani Ali Sera saat dimintai konfirmasi, Selasa (10/11).
Mardani Ali salah satu anggota DPR yang menandatangani usulan hak menyampaikan pendapat. Mardani memastikan surat tersebut juga sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
"Surat sudah disampaikan ke pimpinan," ucap dia.
Mardani memastikan anggota DPR yang menandatangani datang dari berbagai fraksi. "Banyak fraksi. Dari mayoritas fraksi," imbuh dia.
Ketua DPR Puan Maharani telah menerima laporan usulan hak menyatakan pendapat nasib Gibran. Puan mengatakan pimpinan DPR akan melakukan tindak lanjut.
"Ya, kami memang sudah menerima laporan (usulan Hak Menyatakan Pendapat) tersebut, namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya," kata Puan dalam konferensi pers setelah rapat paripurna di DPR, Jakarta, Selasa (10/11).
Puan meminta semua pihak menunggu proses di DPR yang berjalan sesuai konstitusi. "Tentu saja semuanya tentu saja harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada, jadi kita taat pada konstitusi yang ada," ucap dia.
Puan juga menyebutkan pihaknya akan mendengarkan masukan dari semua fraksi. Ketua DPP PDIP itu memastikan akan ada tindak lanjut setelah mengumpulkan masukan tersebut.
"Setelah ini tentu saja kami akan mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi, dari komisi, dan kemarin pada saat reses pun sudah banyak masukan yang kami terima melalui fraksi, juga melalui teman-teman anggota fraksi terkait dengan apa yang bisa dilakukan oleh DPR, bagaimana mekanismenya," jelas dia.
"Tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut, mendengarkan laporan dan masukannya, dan setelahnya baru akan mengambil langkah-langkah tindak lanjut terkait dengan hal tersebut," lanjut dia.
Puan meminta semua pihak bersabar karena DPR baru memasuki masa sidang. Puan mengatakan anggota DPR akan menjalankan mekanisme hak menyatakan pendapat sesuai dengan aturan.
"Ini baru pembukaan sidang, jadi kita akan dengarkan dulu masukan-masukan yang sebelum pembukaan masa sidang sudah kami tampung melalui fraksi, melalui BAM, dan melalui anggota-anggota fraksi yang ada," ujarnya.
Seusai rapat paripurna, anggota Komisi XIII DPR Fraksi PKS Yanuar Arif membentangkan tulisan yang berpesan mengenai Gibran mundur atau dimundurkan.
Dari foto yang diterima, tulisan itu terbentang pada sebuah kertas bertulisan 'MAS GIBRAN MUNDUR ATAU DIMUNDURKAN'. Yanuar mengatakan poster tersebut dibawa olehnya karena dalam paripurna DPR tidak ada sesi untuk interupsi.
"Ya, karena kan tadi paripurna, anggota tidak ada sesi untuk interupsi. Jadi, ya saya sampaikan sebagai aspirasi dari masyarakat, tentu ya ini bagian dari representasi apa yang dikenal oleh publik," kata Yanuar usai paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11).
Yanuar menyebut pesan tulisan yang dibawanya singkat dan padat. Yanuar mengakui sebagai salah satu anggota DPR yang meneken hak menyatakan pendapat terkait polemik ijazah Gibran.
"Saya sebagai anggota yang diberikan hak konstitusional dalam hak menyatakan pendapat, saya juga sudah tandatangan dan itu kita serahkan ke pimpinan," ujarnya.
Yanuar mengatakan dari PKS ada 12 orang yang menandatangani mekanisme hak menyatakan pendapat. Namun, dia belum mau memerinci siapa lagi anggota PKS lain yang juga menekan hak tersebut.
"Saya yang ke-12, paling bawah," sebutnya.
Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan Istana Kepresidenan menghormati mekanisme hak konstitusional oleh DPR terkait polemik dan posisi Gibran. Pras menyebut langkah tersebut merupakan kewenangan dari lembaga legislatif.
"Kalau berkenaan dengan proses yang terjadi di DPR itu tentunya adalah proses politik yang juga harus sama-sama kita hormati karena bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR," kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).
"Yang hari ini ramai dibicarakan kan adalah adanya penggunaan hak untuk mendengarkan pendapat. Kami tentu menghormati," tambahnya.
Gibran sudah buka suara soal pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto. Gibran mengaku tak ingin menjadi polemik yang berkepanjangan.
"Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan," ujar Gibran di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Selasa (10/11).
Gibran mengatakan Prabowo sudah seperti sosok ayah bagi dirinya. Selain itu, Gibran mengaku Prabowo memberi masukan kepadanya.
"Tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri, beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini," ujarnya.
Gibran menyatakan akan melawan di PTUN, serta berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan MA yang menyatakan suket penyetaraan pendidikan SMA-nya tidak sah dan batal.
"Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA, itu saja," ujarnya.
