"Menimbang, bahwa keadaan hukum yang disebut dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) huruf b KUHP tersebut bersifat paralel dengan keadaan hukum yang terjadi dalam sengketa a quo berupa keputusan yang dijadikan objek sengketa telah dicabut dan tidak berlaku lagi yang mengakibatkan keputusan objek sengketa secara faktual tidak ada lagi dan telah mati," ujar hakim.
Hakim berpendapat jika persidangan ini dilanjutkan, maka bisa mengakibatkan putusan dalam sengketa. Hakim juga mempertimbangkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.
"Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila pemeriksaan sengketa a quo telah tetap dilanjutkan, maka pemeriksaan, putusan, dan penyelesaian gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa akan menjadi ilusoir dan tidak lagi mempunyai arti dan akan mengakibatkan putusan dalam sengketa a quo menjadi non-executable," kata hakim.
Sebagai informasi, gugatan PT Mercy Toga Kirana teregister dengan nomor perkara 255/G/2026/PTUN.JKT. Tergugat ialah Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dirjen Dukmen Diksus) pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI (Kemendikdasmen), sementara tergugat II intervensi yakni Gibran Rakabuming Raka.
Pengacara Gibran, Rullyandi, mengaku akan melaporkan putusan hakim ke Gibran. Dia menyatakan akan menunggu arahan Gibran.
