"Kami akan segera mungkin untuk melaporkan hasil persidangan hari ini, putusan yang telah dibacakan oleh majelis hakim untuk bagaimana nanti hasil dari beliau juga ya, arahan dari beliau seperti apa," ujarnya.
Sebelumnya, Kemendikdasmen mencabut surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan tingkat SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pencabutan suket itu telah disampaikan ke Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Nah, terkait hal mana, mengingat objek sengketa ini adalah sama dengan hal yang di perkara 62 dengan 255, nah sebagai pelaksanaan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, kami sudah menyampaikan surat ke Ketua Pengadilan Tata Usaha Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di pagi hari tadi," kata pengacara Kemendikdasmen selaku pihak tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta Timur, Kamis (12/11).
Surat itu juga diserahkan ke majelis hakim. Pihak Kemendikdasmen mengatakan pencabutan suket itu sebagai bagian pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah berkekuatan hukum tetap.
"Untuk itu, mengingat objek sengketa ini adalah sudah kami cabut, secara faktual dinyatakan sudah tidak ada, kami memohon untuk pemeriksaan lebih lanjut dihentikan atau tidak dilanjutkan, Yang Mulia. Sebagai tembusan, jika Yang Mulia berkenan, kami ingin menyerahkan dokumen tersebut sebagai tembusan kepada Yang Mulia," ujarnya.
