Dengan adanya pencabutan tersebut, Tergugat yakni Dirjen Diksus Kemendikdasmen memohon agar Majelis Hakim menghentikan dan tidak melanjutkan pemeriksaan sengketa yang berlangsung.
"Menimbang, bahwa atas permohonan Tergugat tersebut, pihak Penggugat menyatakan pada pokoknya tidak keberatan," kata Rahmadi.
Namun, majelis hakim juga tetap mempertimbangkan adanya keberatan untuk penghentian perkara yang disampaikan pihak tergugat intervensi, yakni pihak Gibran Rakabuming Raka.
Terlepas dari itu, majelis hakim mempertimbangkan bahwa pelaksanaan putusan kasasi Mahkamah Agung soal pencabutan suket oleh Kemendikdasmen pada pokoknya telah mencabut keputusan objek sengketa dan menyatakan tidak berlaku lagi dan tidak memiliki kekuatan hukum.
"[Namun] Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan yang secara jelas mengatur perihal penghentian pemeriksaan dikarenakan keputusan objek sengketa telah dibatalkan atau dicabut sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," kata Rahmadi.
Majelis Hakim pun kemudian menggunakan konsep hukum serupa yang berlaku dalam hukum publik lainnya, khususnya dalam hukum pidana.
