Rahmadi juga mengatakan, jika pemeriksaan tetap dilanjutkan, maka putusan sengketa akan menjadi non-executable.
Pertimbangan lainnya juga meliputi upaya menjaga iklim demokrasi dan menghentikan polemik berkepanjangan. Oleh karena itu, Ketua Majelis Hakim menyebut tak lagi terbuka pengajuan upaya hukum lain terkait perkara ini.
"Maka, terhadap putusan gugur ini tidak lagi terbuka ruang pemeriksaan maupun pembuktian lebih lanjut dan tidak pula dapat diajukan upaya hukum," tegas Rahmadi dalam ketika membacakan pertimbangan Majelis Hakim.
Dalam gugatan ini, penguggat tercatat sebagai PT Mercy Toga Kirana. Sementara itu, tergugat adalah Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dirjen Diksus) Kemendikdasmen.
Petitum penggugat dalam gugatannya adalah meminta PTUN agar menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan No. 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Penyetaraan Ijazah milik Gibran Rakabuming Raka.
