Benny mengatakan naskah akademik tersebut memiliki ketebalan sekitar 200 halaman dan akan diserahkan kepada pimpinan DPR serta pimpinan partai politik parlemen.
"Tiga puluh isu kepemiluan sudah dibuatkan dalam satu naskah akademik kita. Kurang lebih 200 halaman, ya. Yang nanti dalam pertemuan dengan Pak Dasco, pimpinan DPR, dan pimpinan partai politik parlemen kita akan serahkan," ujarnya.
Benny menegaskan usulan parliamentary threshold satu persen menjadi salah satu prioritas GKSR karena organisasi tersebut menilai setiap suara pemilih harus memiliki keterwakilan politik di DPR.
"Paling prioritas pasti adalah tidak boleh ada satu suara pun pemilih, rakyat Indonesia, dalam prinsip-prinsip demokrasi yang tidak memiliki keterwakilan politik di DPR. Maka itulah standing politik GKSR di satu persen untuk parliamentary threshold," kata Benny.
