NADIKABAR.COM — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi berharap peringatan Hari Santri Nasional dapat menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam melahirkan generasi yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, dan mencintai Tanah Air.

"Kita memperingati Hari Santri Nasional 2026 dengan tema 'Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas'. Tema ini menegaskan santri bukan hanya penjaga tradisi keilmuan dan nilai-nilai ke-Islaman, melainkan juga bagian penting dari kekuatan bangsa dalam menyiapkan masa depan Indonesia yang maju, berdaya saing, dan adaptif terhadap perkembangan zaman," kata Menteri PPPA Arifah Fauzi dalam keterangan di Jakarta, Jumat, saat menghadiri acara Upacara Hari Santri Nasional 2026 di Pondok Pesantren Mahasina Darul Qur'an wal Hadits, Bekasi, Jawa Barat.

Pihaknya berharap pesantren tidak hanya menjadi tempat pembelajaran ilmu agama, tetapi juga ruang pembentukan karakter, kemandirian, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak agar generasi penerus tumbuh optimal di tengah tantangan perkembangan zaman.

Menurut dia, upaya menguatkan negeri harus dimulai dengan memastikan setiap anak Indonesia memperoleh kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, sebab anak-anak yang belajar di pesantren adalah bagian dari generasi penerus yang akan menentukan masa depan bangsa.

Pesantren, kata Arifah, memiliki posisi strategis karena tidak hanya membekali santri dengan ilmu agama, tetapi juga menanamkan kedisiplinan, kemandirian, dan kepedulian sosial. Karena itu, lingkungan pendidikan, termasuk pesantren harus menjadi ruang yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang seluruh santri.

"Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengasuhan yang baik, terlindungi dari kekerasan, perundungan, diskriminasi, dan segala bentuk perlakuan yang merendahkan. Kita ingin pesantren menjadi tempat bertumbuhnya ilmu sekaligus membangun akhlak yang baik," kata Menteri Arifatul Choiri Fauzi.

Oleh karena itu, menurut dia, melindungi anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama keluarga, pendidik, pengasuh pesantren, masyarakat, dan seluruh elemen bangsa.