NADIKABAR.COM — Saya tertarik menelusuri lebih jauh kontroversi rencana pembangunan habitat kedua bagi badak Jawa di luar Taman Nasional Ujung Kulon. Bukan semata karena isu ini sedang ramai diperbincangkan, melainkan karena ada sesuatu yang menggelitik rasa ingin tahu saya: benarkah gagasan membangun populasi kedua badak Jawa baru muncul lewat Hashim Djojohadikusumo, atau memang sudah ada jauh sebelumnya?
Dua hari sebelum Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa wacana pembangunan habitat kedua badak Jawa sudah muncul sejak 1980-an, NadiKabar sebenarnya telah menulis hal serupa. Namun, baik narasumber dalam pemberitaan tersebut maupun Raja Juli belum menyebutkan secara spesifik referensi penelitian yang menjadi dasar pernyataan itu.
Rasa penasaran membawa saya menelusuri berbagai sumber melalui mesin pencari dan bantuan kecerdasan buatan. Salah satu jejak yang kemudian saya temukan adalah penelitian yang diterbitkan pada 1969 dalam jurnal Acta Tropica, berjudul The Javan Rhinoceros (Rh. sondaicus Desm.) in Udjung Kulon Nature Reserve: Its Ecology and Behaviour: Field Study 1967 and 1968.
Penelitian itu ditulis oleh Prof. Rudolph Schenkel bersama istrinya, Lotte Schenkel-Hulliger. Keduanya merupakan peneliti asal Swiss yang melakukan penelitian lapangan mengenai ekologi dan perilaku badak Jawa di Ujung Kulon pada 1967 dan 1968.
Penelusuran tidak berhenti di sana. Saya menemukan dokumen lain yang mengutip rekomendasi Schenkel pada 1982. Isinya menarik: ia mengusulkan pemindahan sekitar 10 ekor badak Jawa ke lokasi lain, kemungkinan di Sumatera bagian selatan, untuk membangun populasi kedua yang secara ekologis layak dan mampu berkembang biak.
Artinya, gagasan membangun habitat kedua bagi badak Jawa bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul sekarang. Para peneliti telah memikirkannya lebih dari empat dekade lalu, ketika populasi badak Jawa menghadapi ancaman serius, termasuk wabah penyakit yang diduga menyebabkan kematian sejumlah individu pada 1982.
Saya semakin tergoda menelusuri persoalan ini karena kontroversi yang dipicu pernyataan Hashim Djojohadikusumo mengenai kemungkinan menjadikan Taman Nasional Alas Purwo di Banyuwangi sebagai habitat kedua lebih banyak berkembang menjadi perdebatan politik.
Adik Presiden Prabowo Subianto itu menyebut perlunya menyiapkan habitat alternatif bagi badak Jawa di Ujung Kulon untuk mengantisipasi ancaman bencana alam, terutama tsunami dan letusan Anak Krakatau.
Gagasan itu segera menuai tanggapan. Salah satu keberatan yang mengemuka adalah perbedaan karakter ekologi Alas Purwo dengan Ujung Kulon yang dinilai membuat kawasan di ujung timur Pulau Jawa tersebut belum tentu cocok menjadi rumah baru badak Jawa.
Perdebatan semakin melebar setelah muncul dugaan yang mengaitkan rencana habitat kedua dengan potensi kandungan emas di perairan sekitar Ujung Kulon. Kecurigaan tersebut menguat karena pada waktu hampir bersamaan muncul kabar bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan wilayah usaha pertambangan di perairan sekitar kawasan tersebut.
Kebetulan waktu kemunculan kedua isu itu membuat sebagian kalangan menduga adanya hubungan antara rencana konservasi dan kepentingan pertambangan. Namun, dugaan semacam itu tentu membutuhkan bukti. Penetapan wilayah usaha pertambangan juga tidak otomatis berarti izin eksplorasi atau eksploitasi telah diberikan, apalagi kegiatan pertambangan sudah berlangsung.
Keduanya memang layak mendapat perhatian publik. Kelestarian habitat badak Jawa harus dijaga, sementara setiap keputusan mengenai pemanfaatan sumber daya alam di sekitar kawasan konservasi perlu diawasi secara transparan.
Di tengah kontroversi tersebut, ada baiknya kita menengok kembali sejarah gagasan habitat kedua. Sebab, penelusuran terhadap penelitian dan rekomendasi para ahli menunjukkan bahwa persoalan ini telah dibicarakan sejak awal 1980-an. Bahkan, sejumlah lokasi alternatif sudah pernah dipertimbangkan, meskipun tidak menyebut Alas Purwo.