Selain itu, penelitian tersebut juga membahas kemungkinan memperluas persebaran badak melalui migrasi alami ke kawasan Gunung Honje, disertai peningkatan perlindungan terhadap habitat dan populasinya.

Ketiga lokasi tersebut memperlihatkan bahwa para peneliti pada masa itu sudah memikirkan berbagai pendekatan untuk mengurangi ketergantungan badak Jawa pada satu kawasan. Namun, perlu dibedakan bahwa perluasan persebaran alami ke Gunung Honje tidak sama dengan membangun populasi kedua di kawasan yang terpisah. Menariknya, dalam rekomendasi dan penelitian yang muncul pada periode tersebut, Alas Purwo belum disebut sebagai alternatif lokasi habitat kedua.

Kini, lebih dari empat dekade kemudian, gagasan membangun populasi kedua kembali mengemuka dengan pilihan lokasi yang berbeda. Alas Purwo disebut sebagai calon habitat alternatif untuk mengantisipasi ancaman bencana terhadap populasi badak Jawa di Ujung Kulon.

Alasan mengantisipasi bencana alam tentu patut diperhitungkan. Tsunami dan aktivitas vulkanik Anak Krakatau merupakan ancaman yang tidak bisa begitu saja diabaikan. Ketergantungan seluruh populasi badak Jawa pada satu kawasan memang menyimpan risiko besar apabila terjadi bencana yang berdampak langsung terhadap habitatnya. Namun, menghindari satu ancaman bukan berarti bisa mengabaikan ancaman lain. Memindahkan badak ke kawasan yang belum terbukti sesuai justru berpotensi menimbulkan persoalan baru.

Alas Purwo dan Ujung Kulon memiliki karakter ekologi yang berbeda. Karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai kesesuaian vegetasi, ketersediaan tumbuhan pakan, sumber air, daya dukung habitat, hingga potensi interaksi dengan satwa lain. Kesiapan pengamanan kawasan dan kemampuan badak beradaptasi juga tidak boleh dikesampingkan.

Pengalaman para peneliti sejak 1980-an memperlihatkan bahwa pemilihan habitat kedua bukan keputusan sederhana. Bahkan, rekomendasi Schenkel yang mengusulkan Sumatera bagian selatan pun mensyaratkan pemulihan populasi Ujung Kulon dan kajian menyeluruh terhadap lokasi baru.

Dengan demikian, pertanyaan mendasar bukan sekadar apakah Alas Purwo memiliki kawasan hutan yang cukup luas, melainkan apakah seluruh kebutuhan biologis dan ekologis badak Jawa dapat dipenuhi di sana.

Di tengah kontroversi tersebut, perdebatan di ruang digital juga memperlihatkan kecenderungan lain. Sebagian respons publik terlanjur menilai gagasan habitat kedua lebih dahulu dari sosok yang menyampaikannya, yakni Hashim yang merupakan adik Presiden Prabowo Subianto.

Sikap kritis terhadap pernyataan orang dekat kekuasaan tentu diperlukan. Apalagi, gagasan pemindahan satwa langka dari habitat alaminya menyangkut kepentingan publik, kelestarian lingkungan, dan masa depan spesies yang terancam punah. Setiap rencana harus transparan, dapat dipertanggungjawabkan, serta terbuka terhadap pengawasan publik.

Namun, kecurigaan tidak semestinya mendahului pembuktian. Menghubungkan gagasan habitat kedua dengan kepentingan eksploitasi tambang, misalnya, membutuhkan bukti yang jelas. Tanpa itu, perdebatan berisiko bergeser dari substansi konservasi menjadi pertarungan prasangka politik.

Pernyataan Hashim semestinya diuji melalui pertanyaan yang lebih mendasar: Apakah ancaman tsunami dan letusan Anak Krakatau memang cukup menjadi alasan untuk membangun populasi kedua? Apakah Alas Purwo memenuhi persyaratan ekologis badak Jawa? Adakah kajian ilmiah yang mendukung pemilihan lokasi tersebut? Bagaimana rencana pemindahan, adaptasi, dan perlindungan populasinya?

Sebaliknya, apabila gagasan itu memang memiliki kelemahan, kritik ilmiah justru akan membuat persoalannya lebih terang. Tidak perlu membela Hashim hanya karena ia menyampaikan gagasan konservasi. Namun, tidak pula perlu menolak gagasannya semata-mata karena siapa yang mengucapkannya.