NADIKABAR.COM — Saya tertarik menelusuri lebih jauh kontroversi rencana pembangunan habitat kedua bagi badak Jawa di luar Taman Nasional Ujung Kulon. Bukan semata karena isu ini sedang ramai diperbincangkan, melainkan karena ada sesuatu yang menggelitik rasa ingin tahu saya: benarkah gagasan membangun populasi kedua badak Jawa baru muncul lewat Hashim Djojohadikusumo, atau memang sudah ada jauh sebelumnya?
Dua hari sebelum Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa wacana pembangunan habitat kedua badak Jawa sudah muncul sejak 1980-an, NadiKabar sebenarnya telah menulis hal serupa. Namun, baik narasumber dalam pemberitaan tersebut maupun Raja Juli belum menyebutkan secara spesifik referensi penelitian yang menjadi dasar pernyataan itu.
Rasa penasaran membawa saya menelusuri berbagai sumber melalui mesin pencari dan bantuan kecerdasan buatan. Salah satu jejak yang kemudian saya temukan adalah penelitian yang diterbitkan pada 1969 dalam jurnal Acta Tropica, berjudul The Javan Rhinoceros (Rh. sondaicus Desm.) in Udjung Kulon Nature Reserve: Its Ecology and Behaviour: Field Study 1967 and 1968.
Penelitian itu ditulis oleh Prof. Rudolph Schenkel bersama istrinya, Lotte Schenkel-Hulliger. Keduanya merupakan peneliti asal Swiss yang melakukan penelitian lapangan mengenai ekologi dan perilaku badak Jawa di Ujung Kulon pada 1967 dan 1968.
Penelusuran tidak berhenti di sana. Saya menemukan dokumen lain yang mengutip rekomendasi Schenkel pada 1982. Isinya menarik: ia mengusulkan pemindahan sekitar 10 ekor badak Jawa ke lokasi lain, kemungkinan di Sumatera bagian selatan, untuk membangun populasi kedua yang secara ekologis layak dan mampu berkembang biak.
Artinya, gagasan membangun habitat kedua bagi badak Jawa bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul sekarang. Para peneliti telah memikirkannya lebih dari empat dekade lalu, ketika populasi badak Jawa menghadapi ancaman serius, termasuk wabah penyakit yang diduga menyebabkan kematian sejumlah individu pada 1982.
Saya semakin tergoda menelusuri persoalan ini karena kontroversi yang dipicu pernyataan Hashim Djojohadikusumo mengenai kemungkinan menjadikan Taman Nasional Alas Purwo di Banyuwangi sebagai habitat kedua lebih banyak berkembang menjadi perdebatan politik.
Adik Presiden Prabowo Subianto itu menyebut perlunya menyiapkan habitat alternatif bagi badak Jawa di Ujung Kulon untuk mengantisipasi ancaman bencana alam, terutama tsunami dan letusan Anak Krakatau.
Gagasan itu segera menuai tanggapan. Salah satu keberatan yang mengemuka adalah perbedaan karakter ekologi Alas Purwo dengan Ujung Kulon yang dinilai membuat kawasan di ujung timur Pulau Jawa tersebut belum tentu cocok menjadi rumah baru badak Jawa.
Perdebatan semakin melebar setelah muncul dugaan yang mengaitkan rencana habitat kedua dengan potensi kandungan emas di perairan sekitar Ujung Kulon. Kecurigaan tersebut menguat karena pada waktu hampir bersamaan muncul kabar bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan wilayah usaha pertambangan di perairan sekitar kawasan tersebut.
Kebetulan waktu kemunculan kedua isu itu membuat sebagian kalangan menduga adanya hubungan antara rencana konservasi dan kepentingan pertambangan. Namun, dugaan semacam itu tentu membutuhkan bukti. Penetapan wilayah usaha pertambangan juga tidak otomatis berarti izin eksplorasi atau eksploitasi telah diberikan, apalagi kegiatan pertambangan sudah berlangsung.
Keduanya memang layak mendapat perhatian publik. Kelestarian habitat badak Jawa harus dijaga, sementara setiap keputusan mengenai pemanfaatan sumber daya alam di sekitar kawasan konservasi perlu diawasi secara transparan.
Di tengah kontroversi tersebut, ada baiknya kita menengok kembali sejarah gagasan habitat kedua. Sebab, penelusuran terhadap penelitian dan rekomendasi para ahli menunjukkan bahwa persoalan ini telah dibicarakan sejak awal 1980-an. Bahkan, sejumlah lokasi alternatif sudah pernah dipertimbangkan, meskipun tidak menyebut Alas Purwo.
Prof. Rudolph Schenkel bukan orang baru dalam penelitian badak Jawa. Ahli zoologi dan biologi perilaku asal Swiss ini bersama istrinya, Lotte Schenkel-Hulliger, melakukan penelitian lapangan di Ujung Kulon pada 1967 dan 1968.
Penelitian tersebut bertujuan mempelajari populasi, kemampuan reproduksi, ekologi, serta perilaku badak Jawa yang saat itu berada dalam kondisi mengkhawatirkan. Keduanya juga membantu memperkuat dasar ilmiah bagi upaya perlindungan badak Jawa dari ancaman perburuan dan kepunahan.
Hasil penelitian mereka diterbitkan pada 1969 dalam jurnal Acta Tropica. Publikasi ini menjadi salah satu rujukan penting dalam memahami kehidupan badak Jawa di habitat alaminya.Pengalaman panjang meneliti badak Jawa membuat Schenkel memahami kerentanan spesies tersebut jika seluruh populasinya hanya bergantung pada satu kawasan.
Pada 1982, setelah muncul kabar lima ekor badak ditemukan mati mendadak yang diduga akibat wabah penyakit, persoalan ketahanan populasi di Ujung Kulon semakin mendapat perhatian. Peristiwa itu memperlihatkan betapa rentannya kelangsungan hidup spesies ini jika seluruh individu yang tersisa terkonsentrasi di satu lokasi.
Dalam rekomendasinya pada 1982, Schenkel mengusulkan pemindahan sekitar 10 ekor badak Jawa ke lokasi lain, kemungkinan di Sumatera bagian selatan. Tujuannya membangun populasi kedua yang secara ekologis layak dan mampu berkembang biak.
Namun, usulan itu tidak dimaksudkan untuk segera dilaksanakan. Schenkel memberikan persyaratan bahwa pemindahan baru dilakukan setelah populasi badak di Ujung Kulon pulih dari dampak penyakit pada 1982 dan kembali berkembang biak.
Pemilihan lokasi baru pun harus melalui pertimbangan yang cermat. Ketersediaan tumbuhan pakan, sumber air tawar, kubangan berlumpur, sumber mineral, keberadaan predator, hingga kemampuan petugas melakukan patroli dan pengamanan kawasan harus menjadi bagian dari kajian.
Schenkel bahkan menyoroti kondisi kerja jagawana Indonesia yang bertugas melindungi badak. Mereka membutuhkan tunjangan lapangan, perlengkapan kerja, pelayanan kesehatan, serta pelatihan teknis, termasuk cara mengambil sampel darah dan jaringan ketika terjadi keadaan darurat seperti wabah penyakit.
Dengan kata lain, membangun habitat kedua bukan sekadar memindahkan sejumlah badak ke kawasan hutan lain. Lokasi tersebut harus benar-benar mampu memenuhi kebutuhan ekologis dan menjamin keselamatan satwa dalam jangka panjang. Perlindungan habitat dan kesiapan manusia yang menjaganya merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
Gagasan mencari habitat alternatif juga muncul dalam penelitian Haerudin R. Sajudin dan Benny Djaja dari Fakultas Biologi Universitas Nasional pada 1982-1983, yang hasilnya diterbitkan pada 1984.
Penelitian tersebut membahas perlunya mencari dan menentukan daerah baru sebagai habitat badak Jawa di Indonesia. Sejumlah lokasi alternatif mulai dipertimbangkan, antara lain Pulau Panaitan dan Taman Suaka Margasatwa Way Kambas di Lampung.
Way Kambas dinilai secara prinsip memiliki kesesuaian habitat untuk mendukung kehidupan badak Jawa. Namun, persoalan perburuan liar dan keamanan kawasan menjadi kendala yang tidak bisa diabaikan.
Selain itu, penelitian tersebut juga membahas kemungkinan memperluas persebaran badak melalui migrasi alami ke kawasan Gunung Honje, disertai peningkatan perlindungan terhadap habitat dan populasinya.
Ketiga lokasi tersebut memperlihatkan bahwa para peneliti pada masa itu sudah memikirkan berbagai pendekatan untuk mengurangi ketergantungan badak Jawa pada satu kawasan. Namun, perlu dibedakan bahwa perluasan persebaran alami ke Gunung Honje tidak sama dengan membangun populasi kedua di kawasan yang terpisah. Menariknya, dalam rekomendasi dan penelitian yang muncul pada periode tersebut, Alas Purwo belum disebut sebagai alternatif lokasi habitat kedua.
Kini, lebih dari empat dekade kemudian, gagasan membangun populasi kedua kembali mengemuka dengan pilihan lokasi yang berbeda. Alas Purwo disebut sebagai calon habitat alternatif untuk mengantisipasi ancaman bencana terhadap populasi badak Jawa di Ujung Kulon.
Alasan mengantisipasi bencana alam tentu patut diperhitungkan. Tsunami dan aktivitas vulkanik Anak Krakatau merupakan ancaman yang tidak bisa begitu saja diabaikan. Ketergantungan seluruh populasi badak Jawa pada satu kawasan memang menyimpan risiko besar apabila terjadi bencana yang berdampak langsung terhadap habitatnya. Namun, menghindari satu ancaman bukan berarti bisa mengabaikan ancaman lain. Memindahkan badak ke kawasan yang belum terbukti sesuai justru berpotensi menimbulkan persoalan baru.
Alas Purwo dan Ujung Kulon memiliki karakter ekologi yang berbeda. Karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai kesesuaian vegetasi, ketersediaan tumbuhan pakan, sumber air, daya dukung habitat, hingga potensi interaksi dengan satwa lain. Kesiapan pengamanan kawasan dan kemampuan badak beradaptasi juga tidak boleh dikesampingkan.
Pengalaman para peneliti sejak 1980-an memperlihatkan bahwa pemilihan habitat kedua bukan keputusan sederhana. Bahkan, rekomendasi Schenkel yang mengusulkan Sumatera bagian selatan pun mensyaratkan pemulihan populasi Ujung Kulon dan kajian menyeluruh terhadap lokasi baru.
Dengan demikian, pertanyaan mendasar bukan sekadar apakah Alas Purwo memiliki kawasan hutan yang cukup luas, melainkan apakah seluruh kebutuhan biologis dan ekologis badak Jawa dapat dipenuhi di sana.
Di tengah kontroversi tersebut, perdebatan di ruang digital juga memperlihatkan kecenderungan lain. Sebagian respons publik terlanjur menilai gagasan habitat kedua lebih dahulu dari sosok yang menyampaikannya, yakni Hashim yang merupakan adik Presiden Prabowo Subianto.
Sikap kritis terhadap pernyataan orang dekat kekuasaan tentu diperlukan. Apalagi, gagasan pemindahan satwa langka dari habitat alaminya menyangkut kepentingan publik, kelestarian lingkungan, dan masa depan spesies yang terancam punah. Setiap rencana harus transparan, dapat dipertanggungjawabkan, serta terbuka terhadap pengawasan publik.
Namun, kecurigaan tidak semestinya mendahului pembuktian. Menghubungkan gagasan habitat kedua dengan kepentingan eksploitasi tambang, misalnya, membutuhkan bukti yang jelas. Tanpa itu, perdebatan berisiko bergeser dari substansi konservasi menjadi pertarungan prasangka politik.
Pernyataan Hashim semestinya diuji melalui pertanyaan yang lebih mendasar: Apakah ancaman tsunami dan letusan Anak Krakatau memang cukup menjadi alasan untuk membangun populasi kedua? Apakah Alas Purwo memenuhi persyaratan ekologis badak Jawa? Adakah kajian ilmiah yang mendukung pemilihan lokasi tersebut? Bagaimana rencana pemindahan, adaptasi, dan perlindungan populasinya?
Sebaliknya, apabila gagasan itu memang memiliki kelemahan, kritik ilmiah justru akan membuat persoalannya lebih terang. Tidak perlu membela Hashim hanya karena ia menyampaikan gagasan konservasi. Namun, tidak pula perlu menolak gagasannya semata-mata karena siapa yang mengucapkannya.