NADIKABAR.COM — Anggota Komisi III DPR Hinca Panjaitan mengatakan RUU tentang Penyadapan ditargetkan penyelesaiannya pada tahun ini. Hinca menyinggung krusialnya RUU tersebut menyikapi kasus penyadapan ilegal Presiden Prabowo Subianto hingga sejumlah tokoh.

Hal itu disampaikan Hinca dalam rapat koordinasi penyusunan Prolegnas RUU prioritas tahun 2027. Hinca mulanya menyinggung RUU Perampasan Aset yang akan disahkan sebelum 15 Desember 2026.

"Pimpinan, sedang berlangsung dan akan segera, segera selesai, hari ini sudah sampai saat timus dan timsin, yaitu RUU yang akan diselesaikan pada masa persidangan dua tahun sidang 2026-2027, RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana. Mudah-mudahan minggu ini selesai sehingga sebelum 15 Desember 2026 undang-undang ini telah selesai dikerjakan," kata Hinca dalam rapat di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Hinca menyebut pimpinan Komisi III DPR lantas mengajukan usulan RUU prioritas tahun 2027. Tercatat di antaranya RUU tentang Jabatan Hakim hingga RUU tentang Narkotika dan Psikotropika.

"Pimpinan Komisi III mengajukan usulan rancangan undang-undang prioritas tahun 2027, yakni: satu, Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim; dua, Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata; tiga, Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika dan Psikotropika, ini sebenarnya dua undang-undang yang digabungkan menjadi satu," ujar Hinca.

"Empat, Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan; yang kelima, Rancangan Undang-Undang tentang Pelaksanaan Pidana Mati, yaitu tata cara pelaksanaan pidana mati yang diusulkan pemerintah karena menyangkut dengan KUHP dan KUHAP kita yang baru," tambahnya.