Hinca lantas menyinggung soal RUU tentang Penyadapan yang ditargetkan pengesahan dalam waktu dekat. Hinca menyebut sejumlah rapat dengar pendapat juga telah dilaksanakan Komisi III dengan para pakar.

"Khusus mengenai Rancangan Undang-Undang Penyadapan, Pimpinan, kami ingin menyampaikan bahwa situasi dan kondisi yang terjadi sangat memungkinkan untuk kita dahulukan, untuk kita prioritaskan yang berkenaan dengan penyadapan ini," kata Hinca.

"Berkenaan dengan itu, kami di Komisi III telah melakukan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, diskusi pakar oleh Badan Keahlian, tanggal 21 Januari 2026 diskusi tim penyusun RUU tentang Penyadapan dengan Wakil Menteri Hukum dan beberapa akademisi. Tanggal 22 Januari 2026 diskusi tim penyusun RUU tentang Penyadapan dengan ahli-ahli yang lain dan banyak lagi. Sampai kemudian tanggal 17 Juli 2026 juga ada konsultasi publik tentang, dalam rangka penyusunan naskah akademik," ungkapnya.

Hinca menyebut sejumlah anggota Komisi III DPR juga sempat kunjungan kerja ke Amerika Serikat, Turki dan Korea untuk mengkaji RUU Penyadapan. Terbaru, pada 16 November pihaknya telah menggelar rapat dengan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri dalam rangka menerima masukan terkait RUU tentang Penyadapan.

"Dari penjelasan dan laporan kami ini, karena Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset juga akan segera selesai, kami kira seperti yang disampaikan pimpinan, Rancangan Undang-Undang Penyadapan juga sudah bisa diserahkan ke Komisi III untuk kami tuntaskan, membantu Badan Legislasi menyelesaikan tugas-tugas besarnya," ujar dia.