BPP HIPMI mendorong agar setiap program prioritas pemerintah memiliki indikator dampak ekonomi lokal yang jelas, antara lain berapa banyak UMKM dan pengusaha daerah yang masuk rantai pasok, berapa nilai belanja yang terserap secara lokal, berapa investasi baru yang tercipta, serta berapa banyak lapangan kerja yang dihasilkan.
Saat ini realisasi Transfer ke Daerah telah mencapai sekitar Rp540,28 triliun atau 81,65 persen dari pagu sekitar Rp661,67 triliun per 5 Oktober 2026. Menurut HIPMI, besarnya aliran fiskal tersebut perlu semakin diarahkan menjadi aktivitas ekonomi produktif di daerah.
Program seperti Makan Bergizi Gratis, penguatan ketahanan pangan, pembangunan perumahan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta berbagai proyek pembangunan daerah dapat menciptakan rantai permintaan baru apabila pengadaan barang dan jasanya melibatkan pengusaha lokal.
“Dari atas kita dorong investasi, industrialisasi dan hilirisasi. Dari bawah kita hidupkan konsumsi, pangan, UMKM, koperasi dan ekonomi desa. Kalau dua mesin ini bertemu, pertumbuhan Indonesia bukan hanya besar secara angka, tetapi kuat karena ditopang masyarakat dan pengusaha di seluruh daerah,” ujar Anthony.
