Gangguan juga terjadi di Kalimantan Barat, termasuk keterlambatan dan pembatalan penerbangan akibat jarak pandang yang berada di bawah batas minimum operasional.
Ade Jona menegaskan Hipmi mendukung keputusan otoritas penerbangan yang menempatkan keselamatan sebagai pertimbangan utama. Menurut dia, yang harus diperkuat adalah pencegahan dan kecepatan penanganan agar gangguan serupa tidak terus berulang.
“Kita tidak boleh berkompromi soal keselamatan. Yang harus kita perkuat adalah pencegahan dan penanganannya. Jangan sampai setiap musim kemarau, dunia usaha dan masyarakat kembali menanggung biaya ekonomi yang sama akibat terganggunya konektivitas,” ujarnya.
Menurut dia, ketergantungan banyak wilayah Kalimantan terhadap transportasi udara membuat gangguan penerbangan memiliki efek berantai. Dampaknya bukan hanya dirasakan maskapai dan bandara, tetapi juga hotel, restoran, pariwisata, perdagangan, logistik, UMKM, mobilitas tenaga kerja hingga proyek investasi.
Karena itu, HIPMI mendorong pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi pencegahan karhutla, mempercepat respons terhadap titik api, sekaligus menyiapkan skema mitigasi agar aktivitas ekonomi dan distribusi logistik tetap berjalan ketika konektivitas udara terganggu.
“Kalau penerbangan terganggu, kita harus memastikan aktivitas ekonomi daerah tidak ikut berhenti. Informasi kepada pelaku usaha harus cepat, jalur alternatif distribusi perlu disiapkan dan wilayah yang berpotensi mengganggu koridor ekonomi harus mendapat perhatian sejak dini,” ujar Ade Jona.
