NADIKABAR.COM — Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menyatakan memperjuangkan akses pembiayaan hingga Rp2 miliar bagi alumni Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk membantu pelaku usaha memperluas kegiatan bisnisnya.
Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI Ade Jona Prasetyo mengatakan pembiayaan lanjutan diperlukan agar pelaku usaha yang telah berkembang melalui KUR memiliki kesempatan memperoleh tambahan modal untuk ekspansi.
"Kami lagi berjuang, meminta doa restu kepada seluruh masyarakat dan seluruh kader-kader HIPMI untuk memperjuangkan HIPMI nanti KUR hingga dengan Rp2 miliar," kata Ade seusai pelantikan pengurus BPP HIPMI masa bakti 2026–2029 di Jakarta, Jumat.
Ia menjelaskan upaya tersebut diarahkan melalui skema Alumni KUR (AKUR), yakni pembiayaan lanjutan bagi pelaku usaha yang membutuhkan modal lebih besar setelah memanfaatkan fasilitas KUR.
"Ini yang sudah berjalan, dia bisa scale up untuk menambah pembiayaan dan permodalan untuk membuka usahanya lebih besar lagi," ujar dia.
Dorongan HIPMI tersebut sejalan dengan langkah Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sebelumnya telah menyampaikan rencana pengembangan skema Kredit Alumni Usaha Rakyat (AKUR).
Pada 13 Juli 2026, Kementerian UMKM menyatakan tengah menyiapkan AKUR dengan plafon Rp1 miliar hingga Rp2 miliar bagi pelaku usaha yang telah menyelesaikan pinjaman KUR dan membutuhkan pembiayaan lanjutan.
Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting ketika itu menjelaskan bahwa skema tersebut dipersiapkan sebagai jembatan pembiayaan bagi pengusaha yang telah mencapai batas maksimal fasilitas KUR, tetapi masih membutuhkan dukungan permodalan sebelum mengakses kredit komersial.
Dalam rancangan yang dipaparkan kementerian, pembiayaan AKUR dapat digunakan untuk modal kerja maupun investasi dengan jangka waktu pinjaman maksimal lima tahun.
Calon penerima juga dipersyaratkan memiliki usaha produktif dan layak, pembukuan keuangan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), legalitas usaha yang masih berlaku, serta telah menjalankan usaha sekurang-kurangnya empat tahun.
Kementerian UMKM saat itu turut mengusulkan subsidi bunga sebesar 5 persen, sedangkan bunga yang ditanggung debitur merupakan selisih antara suku bunga kredit yang ditetapkan penyalur dan subsidi pemerintah.
Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, realisasi penyaluran KUR hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp271,3 triliun dan menjangkau sekitar 4,2 juta debitur di seluruh Indonesia.
Pemerintah juga menetapkan rencana penyaluran KUR sebesar Rp325 triliun pada 2027 sebagai bagian dari target Kredit Program senilai Rp386,9 triliun untuk memperluas akses pembiayaan sektor produktif.
Penguatan pembiayaan bagi alumni KUR diharapkan dapat melengkapi dukungan permodalan bagi UMKM, khususnya pelaku usaha yang membutuhkan kapasitas pendanaan lebih besar untuk meningkatkan produksi, memperluas pasar, dan membuka kesempatan kerja.