NADIKABAR.COM — Setiap 10 November, kita diajak menengok Surabaya tahun 1945. Arek-arek Surabaya menghadapi ultimatum pasukan sekutu dengan senjata seadanya, bambu runcing, dan keyakinan bahwa kemerdekaan tidak boleh diserahkan kembali. Banyak pejuang dan warga sipil gugur dalam pertempuran itu. Mereka tidak menunggu penghargaan, dan mayoritas tak pernah tercatat namanya dalam buku sejarah.
Delapan puluh satu tahun kemudian, kita memperingati hari itu dengan upacara, karangan bunga, dan unggahan media sosial. Semua itu baik, tetapi ada pertanyaan yang lebih sulit: apakah semangat para pahlawan itu benar-benar hidup dalam cara kita bernegara, terutama dalam cara kita menegakkan hukum?
Pertanyaan ini terasa mendesak karena kepercayaan publik terhadap hukum sedang diuji. Banyak orang merasa hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Perkara kecil bisa berakhir di penjara, sementara perkara besar berlarut-larut tanpa kejelasan. Ungkapan "no viral, no justice" lahir dari rasa frustrasi itu. Keadilan seolah baru bergerak setelah sebuah kasus ramai diperbincangkan.
Di tengah suasana itu, logo Hari Pahlawan 2026 menawarkan bahan renungan yang relevan: ketulusan hati.
Kementerian Sosial mengusung tema tahun ini, "Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan". Logonya memuat sejumlah elemen visual. Dua di antaranya sangat bermakna bagi dunia hukum. Elemen tangan melambangkan persatuan dalam keberagaman, gotong royong, dan kekuatan masyarakat yang bergerak bersama. Perpaduan api dan hati merepresentasikan pengabdian yang lahir dari ketulusan hati. pojoksatu
Perpaduan itu layak dibaca pelan-pelan. Api melambangkan semangat, keberanian, dan daya juang. Namun api tanpa kendali membakar apa saja. Hati menjadi pengendalinya. Ia memberi arah, menjaga agar keberanian tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan, dan menjaga agar semangat tidak kehilangan kemanusiaannya. Pesan logo itu terasa jelas: pengabdian yang sejati bukan hanya soal berani dan berkobar-kobar, tetapi soal tulus.
Para pahlawan kita menunjukkan hal itu. Mereka berani karena mencintai sesuatu yang lebih besar dari dirinya, yaitu manusia-manusia lain yang berhak hidup merdeka. Keberanian mereka tidak lahir dari ambisi pribadi. Ketulusan itulah yang membuat pengorbanan mereka layak dikenang.
Sekarang kita tarik pelajaran itu ke ruang pengadilan, kantor penyidik, dan meja jaksa. Penegak hukum juga memegang api, yaitu kewenangan untuk menangkap, menahan, menuntut, dan memutus. Kewenangan ini sangat besar karena menyangkut kebebasan, nama baik, dan masa depan seseorang. Tanpa hati, api itu berbahaya. Dengan hati, ia menjadi cahaya yang menerangi jalan keadilan.
Kepercayaan publik tidak runtuh dalam semalam. Ia terkikis oleh pengalaman-pengalaman kecil yang menumpuk. Warga yang mengurus perkara merasa dipersulit. Korban yang melapor merasa disalahkan. Rakyat kecil yang tersandung masalah hukum merasa tidak punya pembela. Sementara itu, mereka yang punya kuasa dan sumber daya tampak selalu menemukan jalan keluar.
Persoalannya tidak berhenti pada ketimpangan perlakuan. Ada masalah yang lebih dalam, yaitu hilangnya wajah manusia dari proses hukum. Ketika hukum dipahami semata-mata sebagai pasal, prosedur, dan angka target perkara, orang yang berhadapan dengan hukum berubah menjadi berkas. Padahal di balik setiap berkas ada keluarga yang menunggu, ada anak yang bertanya mengapa ayahnya tidak pulang, dan ada korban yang menunggu pemulihan.
