Ahli hukum Gustav Radbruch pernah mengingatkan bahwa hukum harus mewujudkan tiga nilai sekaligus: kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Dalam praktik, kita sering terjebak pada kepastian yang kaku. Kita lupa bahwa kepastian tanpa keadilan hanya menghasilkan ketertiban yang dingin. Di Indonesia, Satjipto Rahardjo memperkenalkan gagasan hukum progresif dengan prinsip yang sederhana tetapi tajam: hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Gagasan itu terasa semakin relevan hari ini.
Perlu ditegaskan, krisis kepercayaan bukan alasan untuk menggeneralisasi. Banyak penegak hukum bekerja dengan integritas, sering dalam keterbatasan, bahkan dengan risiko pribadi. Mereka juga pahlawan dalam makna yang sederhana, yaitu orang yang menjalankan tugas dengan jujur ketika tidak ada yang melihat. Namun kepercayaan publik dibangun dari pengalaman kolektif. Karena itu, perbaikan harus bersifat sistemik, dan perbaikan sistemik dimulai dari nilai.
Seperti apa hukum yang berhati nurani itu? Setidaknya ada tiga wujud yang dapat kita bayangkan.
Pertama, hukum yang memanusiakan. Penegakan hukum yang humanis berarti memperlakukan setiap orang sebagai manusia yang bermartabat, termasuk tersangka dan terdakwa. Asas praduga tak bersalah bukan formalitas. Ia adalah wujud penghormatan pada martabat manusia. Pemeriksaan tidak boleh disertai kekerasan, penahanan tidak boleh menjadi hukuman sebelum putusan, dan akses terhadap bantuan hukum tidak boleh menjadi kemewahan. Pancasila sudah menyatakannya sejak awal: kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua kata itu tidak dipisahkan. Keadilan harus beradab, dan keberadaban harus adil.
Kedua, hukum yang berpihak pada pemulihan. Pembaruan hukum pidana nasional membuka ruang bagi pendekatan yang tidak semata-mata menghukum. Pendekatan keadilan restoratif, misalnya, menempatkan pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan rekonsiliasi masyarakat sebagai tujuan. Gagasan ini sejalan dengan kearifan lokal kita, dari musyawarah adat hingga tradisi damai di tingkat kampung, yang lebih dulu mengenal penyelesaian sengketa tanpa permusuhan berkepanjangan.
Namun pendekatan ini hanya bermakna jika dijalankan dengan hati. Keadilan restoratif tidak boleh menjadi jalan pintas yang menekan korban agar berdamai, apalagi pintu belakang bagi pelaku yang berkuasa untuk lolos. Pemulihan sejati dimulai dari mendengarkan korban, dan itu menuntut empati, bukan sekadar prosedur.
Ketiga, hukum yang setara. Hukum yang berhati nurani tidak bertanya siapa yang berhadapan dengan hukum sebelum menentukan seberapa serius ia memeriksanya. Pejabat dan rakyat biasa, orang kaya dan orang miskin, orang dengan jaringan luas dan orang tanpa siapa-siapa seharusnya mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum. Prinsip ini sudah tertulis dalam konstitusi kita. Ujiannya ada pada konsistensi, karena sekali publik melihat standar ganda, kepercayaan akan sulit dipulihkan.
Ketiganya bertemu pada satu hal: ketulusan. Seorang penyidik yang tulus akan mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Seorang jaksa yang tulus akan menuntut dengan pertimbangan keadilan, bukan sekadar mengejar angka. Seorang hakim yang tulus akan memutus dengan pertimbangan yang jujur pada fakta dan nuraninya, bukan pada tekanan dari luar.
Tema tahun ini menyebut kata "bersama", dan logo menghadirkan tangan sebagai simbol gotong royong. Pesan ini penting. Kita sering menaruh seluruh beban perbaikan hukum di pundak aparat, seolah masyarakat hanya penonton atau penuntut. Padahal budaya hukum dibentuk oleh semua orang.
Ketika kita memaklumi suap kecil demi kelancaran urusan, kita ikut memelihara sistem yang kita keluhkan. Ketika kita menghakimi seseorang di media sosial sebelum ada putusan, kita ikut mengikis praduga tak bersalah. Ketika kita diam melihat ketidakadilan karena merasa itu bukan urusan kita, kita membiarkan api padam perlahan.
