Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa dugaan kasus penyadapan ilegal yang melibatkan mantan Kapolri LSP secara mutlak menghapus seluruh rekam jejak dan prestasi yang pernah diukir selama mengabdi di institusi Polri.

"Dalam dunia militer dan organisasi taktis ada doktrin 'perkalian nol' (zero multiplier), di mana loyalitas dan integritas adalah faktor pengalian mutlak. Secara matematis, berapapun besarnya angka prestasi seseorang, jika dikalikan dengan nol maka hasilnya tetap nol," kata Habiburokhman dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Menurutnya, tindakan penyadapan ilegal menerapkan "perkalian nol", di mana integritas dan loyalitas menjadi faktor pengali utama keberhasilan seorang pejabat publik.

3. KP2MI sambut UU baru beri kewenangan awasi pemagangan luar negeri

Menteri P2MI Mukhtarudin menyambut positif pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan untuk memperkuat kewenangan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) dalam mengatur perizinan dan pengawasan program pemagangan di luar negeri.

4. Mantan Ketua MK: Penyadapan terhadap presiden bisa mengarah ke makar

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Arief Hidayat menilai bahwa penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto bisa mengarah ke tindak pidana makar apabila mengancam kedaulatan negara.